Tidak hanya menyasar individu aktivis, Amnesty juga mendeteksi pergerakan akun-akun yang terhubung dengan lingkaran militer dalam menyebarkan tuduhan palsu serupa terhadap media investigasi nasional, Majalah Tempo, yang juga dicap sebagai kepanjangan tangan kepentingan asing. Kegagalan Algoritma Platform Global dan Relevansi SDG 16. Selain mengkritik otoritas domestik, Amnesty International juga melayangkan teguran keras kepada raksasa teknologi pengelola platform media sosial dunia, seperti Meta, TikTok, X (dahulu Twitter), dan YouTube.
Perusahaan-perusahaan teknologi ini dinilai gagal total dalam membendung arus penyiraman disinformasi beracun di Indonesia. Amnesty menuding sistem algoritma yang diterapkan oleh platform-platform tersebut sengaja dirancang untuk memprioritaskan tingkat keterlibatan (engagement) pengguna demi keuntungan bisnis, meskipun harus mengorbankan keamanan digital para pembela HAM.
Merespons tudingan tersebut, pihak Meta mengklaim bahwa pihaknya telah mendeteksi dan membongkar berbagai jaringan manipulasi digital terkoordinasi (Coordinated Inauthentic Behavior) yang beroperasi di wilayah Indonesia. Di sisi lain, perwakilan TikTok berjanji akan meningkatkan mekanisme pengawasan serta memperketat moderasi terhadap konten-konten disinformasi politik yang berbahaya.
Fenomena represi digital dan fisik yang menimpa iklim demokrasi Indonesia ini berkaitan erat dengan agenda pembangunan berkelanjutan global, khususnya SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Target global ini dengan tegas mengamanatkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia, perlindungan terhadap kebebasan pers, serta terciptanya sistem demokrasi yang transparan, aman, dan akuntabel adalah fondasi mutlak yang tidak boleh dikorbankan oleh negara mana pun demi kekuasaan semata. (*/Jawapos)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Tidak hanya menyasar individu aktivis, Amnesty juga mendeteksi pergerakan akun-akun yang terhubung dengan lingkaran militer dalam menyebarkan tuduhan palsu serupa terhadap media investigasi nasional, Majalah Tempo, yang juga dicap sebagai kepanjangan tangan kepentingan asing. Kegagalan Algoritma Platform Global dan Relevansi SDG 16. Selain mengkritik otoritas domestik, Amnesty International juga melayangkan teguran keras kepada raksasa teknologi pengelola platform media sosial dunia, seperti Meta, TikTok, X (dahulu Twitter), dan YouTube.
Perusahaan-perusahaan teknologi ini dinilai gagal total dalam membendung arus penyiraman disinformasi beracun di Indonesia. Amnesty menuding sistem algoritma yang diterapkan oleh platform-platform tersebut sengaja dirancang untuk memprioritaskan tingkat keterlibatan (engagement) pengguna demi keuntungan bisnis, meskipun harus mengorbankan keamanan digital para pembela HAM.
Merespons tudingan tersebut, pihak Meta mengklaim bahwa pihaknya telah mendeteksi dan membongkar berbagai jaringan manipulasi digital terkoordinasi (Coordinated Inauthentic Behavior) yang beroperasi di wilayah Indonesia. Di sisi lain, perwakilan TikTok berjanji akan meningkatkan mekanisme pengawasan serta memperketat moderasi terhadap konten-konten disinformasi politik yang berbahaya.
Fenomena represi digital dan fisik yang menimpa iklim demokrasi Indonesia ini berkaitan erat dengan agenda pembangunan berkelanjutan global, khususnya SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Target global ini dengan tegas mengamanatkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia, perlindungan terhadap kebebasan pers, serta terciptanya sistem demokrasi yang transparan, aman, dan akuntabel adalah fondasi mutlak yang tidak boleh dikorbankan oleh negara mana pun demi kekuasaan semata. (*/Jawapos)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
