Aliansi Mahasiswa Merauke Tetap Tolak Kenaikan Harga BBM

MERAUKE – Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Merauke kembali turun ke jalan menggelar aksi demo damai menolak kenaikan harga BBM, Senin (12/9).

Aksi demo ini dimulai dengan titik kumpul di Lingkaran Brawijaya (Libra) Merauke sekitar pukul 09. 00 WIT.

Para mahasiswa tersebut membawa bendera dari masing-masing organisasi kemahasiswaan yang melakukan aksi demo damai. Ada HMI, PMII, PMKRI, KAMMI dan GMKI dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.

Selain itu, mereka juga membawa sebuah spanduk dan sejumlah pamflet yang berisi penolakan kenaikan harga BBM karena menurut mahasiswa, dengan kenaikan harga BBM ini semakin menyusahkan masyarakat, karena  kenaikan harga BBM ini akan diiringi dengan harga kebutuhan pokok.

Para mahasiswa yang melakukan aksi demo damai ini sempat dilarang untuk melakukan long march dari Libra menuju Gedung DPRD Merauke.

Namun setelah melakukan negosiasi dengan Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, SIK, yang turun langsung menemui para pendemo dan melakukan negosiasi dengan para penanggung jawab lapangan yang memberikan jaminan long march yang mereka lakukan ini berjalan aman, akhirnya Kapolres mengizinkan untuk melakukan long march dari Libra ke gedung DPR dengan pengawalan kepolisian secara ketat.

    Saat sampai di gedung DPRD Merauke, para mahasiswa ini kembali tertahan, karena  yang diminta  untuk masuk dalam ruangan sidang tempat mereka akan diterima hanya perwakilan saja.

Namun setelah melalui negosiasi yang alot, para mahasiswa tersebut dipersilahkan untuk masuk seluruhnya dengan catatan stik atau tiang dari masing-masing bendera organisasi dari mahasiswa tersebut tidak boleh masuk ke dalam ruangan.

  Saat diterima oleh para wakil rakyat, para mahasiswa tersebut menyampaikan alasan aksi demo jilid ketiga yang dilakukan sehubungan dengan kenaikan harga BBM yang diberlakukan oleh pemerintah. Meski  kenaikannya hanya 3 persen, namun masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap akan semakin mengalami kesulitan hidup.

    Para mahasiswa tersebut meminta para anggota  dewan yang duduk mewakili rakyat Merauke tersebut agar secara kelembagaan menolak  kenaikan harga BBM yang diterapkan oleh pemerintah. Namun  permintaan para mahasiswa tersebut sulit diterima oleh para anggota dewan.

     ‘’Kalau secara pribadi kami mendukung. Tapi secara kelembagaan saya pikir sulit,’’ kata Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina yang diiyakan para anggota dewan lainnya. 

Namun begitu, dewan meminta para mahasiswa tersebut untuk membuat aspirasi mahasiswa secara tertulis, untuk dibawa oleh masing-masing fraksi untuk diperjuangkan ke pusat. Bahkan dewan akan memfasilitasi perwakilan dari mahasiswa tersebut  untuk berjuang bersama-sama di pusat.

   Ketua DPR Kabupaten Merauke  Benjamin Latumahina yang didampingi Wakil Ketua II Dominikus Ulukyanan, S.Pd, mengakui jika pengawasan penyaluran BBM subsidi di Merauke masih lemah.  Disamping itu, terjadinya antrian BBM subsidi di SPBU-SPBU karena antara kebutuhan masyarakat  dengan kuota yang diberikan dalam satu tahunnya tidak sesuai.    

‘’Jadi kuota BBM subsidi yang diberikan kepada kita tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang, sehingga antrean sulit dihindari karena semua kendaraan mau mengisi BBM subsidi yang jumlahnya terbatas. Kita akui bahwa pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi  ini masih sangat lemah,’’tandas  Benjamin Latumahina. (ulo/tho)

MERAUKE – Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Merauke kembali turun ke jalan menggelar aksi demo damai menolak kenaikan harga BBM, Senin (12/9).

Aksi demo ini dimulai dengan titik kumpul di Lingkaran Brawijaya (Libra) Merauke sekitar pukul 09. 00 WIT.

Para mahasiswa tersebut membawa bendera dari masing-masing organisasi kemahasiswaan yang melakukan aksi demo damai. Ada HMI, PMII, PMKRI, KAMMI dan GMKI dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.

Selain itu, mereka juga membawa sebuah spanduk dan sejumlah pamflet yang berisi penolakan kenaikan harga BBM karena menurut mahasiswa, dengan kenaikan harga BBM ini semakin menyusahkan masyarakat, karena  kenaikan harga BBM ini akan diiringi dengan harga kebutuhan pokok.

Para mahasiswa yang melakukan aksi demo damai ini sempat dilarang untuk melakukan long march dari Libra menuju Gedung DPRD Merauke.

Namun setelah melakukan negosiasi dengan Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, SIK, yang turun langsung menemui para pendemo dan melakukan negosiasi dengan para penanggung jawab lapangan yang memberikan jaminan long march yang mereka lakukan ini berjalan aman, akhirnya Kapolres mengizinkan untuk melakukan long march dari Libra ke gedung DPR dengan pengawalan kepolisian secara ketat.

    Saat sampai di gedung DPRD Merauke, para mahasiswa ini kembali tertahan, karena  yang diminta  untuk masuk dalam ruangan sidang tempat mereka akan diterima hanya perwakilan saja.

Namun setelah melalui negosiasi yang alot, para mahasiswa tersebut dipersilahkan untuk masuk seluruhnya dengan catatan stik atau tiang dari masing-masing bendera organisasi dari mahasiswa tersebut tidak boleh masuk ke dalam ruangan.

  Saat diterima oleh para wakil rakyat, para mahasiswa tersebut menyampaikan alasan aksi demo jilid ketiga yang dilakukan sehubungan dengan kenaikan harga BBM yang diberlakukan oleh pemerintah. Meski  kenaikannya hanya 3 persen, namun masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap akan semakin mengalami kesulitan hidup.

    Para mahasiswa tersebut meminta para anggota  dewan yang duduk mewakili rakyat Merauke tersebut agar secara kelembagaan menolak  kenaikan harga BBM yang diterapkan oleh pemerintah. Namun  permintaan para mahasiswa tersebut sulit diterima oleh para anggota dewan.

     ‘’Kalau secara pribadi kami mendukung. Tapi secara kelembagaan saya pikir sulit,’’ kata Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina yang diiyakan para anggota dewan lainnya. 

Namun begitu, dewan meminta para mahasiswa tersebut untuk membuat aspirasi mahasiswa secara tertulis, untuk dibawa oleh masing-masing fraksi untuk diperjuangkan ke pusat. Bahkan dewan akan memfasilitasi perwakilan dari mahasiswa tersebut  untuk berjuang bersama-sama di pusat.

   Ketua DPR Kabupaten Merauke  Benjamin Latumahina yang didampingi Wakil Ketua II Dominikus Ulukyanan, S.Pd, mengakui jika pengawasan penyaluran BBM subsidi di Merauke masih lemah.  Disamping itu, terjadinya antrian BBM subsidi di SPBU-SPBU karena antara kebutuhan masyarakat  dengan kuota yang diberikan dalam satu tahunnya tidak sesuai.    

‘’Jadi kuota BBM subsidi yang diberikan kepada kita tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang, sehingga antrean sulit dihindari karena semua kendaraan mau mengisi BBM subsidi yang jumlahnya terbatas. Kita akui bahwa pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi  ini masih sangat lemah,’’tandas  Benjamin Latumahina. (ulo/tho)