JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi diplomatik Indonesia yang dinamis namun tetap prinsipil terkait isu kemerdekaan Palestina. Dalam pertemuan strategis dengan sejumlah ulama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (5/3/2026), Kepala Negara menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP) bukanlah harga mati, melainkan instrumen yang akan terus dievaluasi efektivitasnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap upaya diplomasi luar negeri Indonesia benar-benar memberikan kontribusi konkret bagi perdamaian jangka panjang di tanah Palestina, sekaligus tetap selaras dengan kepentingan nasional. Habib Hanif Alatas, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat menekankan aspek kemaslahatan dalam setiap kebijakan luar negeri.
Menurutnya, BoP saat ini masih dipandang sebagai ruang komunikasi, namun keberadaannya di bawah pengawasan ketat pemerintah Indonesia. “Presiden menegaskan bahwa keputusan untuk tetap berada di BoP akan sangat bergantung pada sejauh mana forum tersebut benar-benar memberi kontribusi bagi perdamaian. Jika dinilai tidak ada lagi kemaslahatan bagi perjuangan Palestina dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional kita, Presiden tidak ragu untuk menarik diri,” ujar Habib Hanif usai pertemuan di Istana Merdeka.
Penegasan ini menjadi sinyal kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam formalitas diplomasi yang mandul atau sekadar menjadi “stempel” bagi forum yang tidak produktif dalam menghentikan konflik.
Di sisi lain, Nusron Wahid memberikan penjelasan tambahan mengenai posisi pemerintah saat ini. Ia menyebutkan bahwa untuk saat ini, Indonesia masih memandang BoP sebagai salah satu jalur diplomasi yang paling realistis untuk mendorong stabilitas, khususnya di wilayah Gaza yang masih membara.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi diplomatik Indonesia yang dinamis namun tetap prinsipil terkait isu kemerdekaan Palestina. Dalam pertemuan strategis dengan sejumlah ulama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (5/3/2026), Kepala Negara menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP) bukanlah harga mati, melainkan instrumen yang akan terus dievaluasi efektivitasnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap upaya diplomasi luar negeri Indonesia benar-benar memberikan kontribusi konkret bagi perdamaian jangka panjang di tanah Palestina, sekaligus tetap selaras dengan kepentingan nasional. Habib Hanif Alatas, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat menekankan aspek kemaslahatan dalam setiap kebijakan luar negeri.
Menurutnya, BoP saat ini masih dipandang sebagai ruang komunikasi, namun keberadaannya di bawah pengawasan ketat pemerintah Indonesia. “Presiden menegaskan bahwa keputusan untuk tetap berada di BoP akan sangat bergantung pada sejauh mana forum tersebut benar-benar memberi kontribusi bagi perdamaian. Jika dinilai tidak ada lagi kemaslahatan bagi perjuangan Palestina dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional kita, Presiden tidak ragu untuk menarik diri,” ujar Habib Hanif usai pertemuan di Istana Merdeka.
Penegasan ini menjadi sinyal kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam formalitas diplomasi yang mandul atau sekadar menjadi “stempel” bagi forum yang tidak produktif dalam menghentikan konflik.
Di sisi lain, Nusron Wahid memberikan penjelasan tambahan mengenai posisi pemerintah saat ini. Ia menyebutkan bahwa untuk saat ini, Indonesia masih memandang BoP sebagai salah satu jalur diplomasi yang paling realistis untuk mendorong stabilitas, khususnya di wilayah Gaza yang masih membara.
