Wednesday, March 11, 2026
21.9 C
Jayapura

Ketua BEM UGM: Demokrasi Butuh Keberanian, Kekuasaan Butuh Kedewasaan

JAKARTA – Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas setelah kritik keras datang dari Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto. Kritik tersebut tidak hanya memicu perdebatan publik, tetapi juga mendapat tanggapan langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam pernyataannya, Tiyo menyoroti potensi kerawanan tata kelola program MBG, terutama terkait pengelolaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menilai sistem yang ada masih perlu diawasi ketat agar tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran. Pernyataan tersebut langsung memancing respons dari pihak pemerintah. Kepala BGN menanggapi kritik tersebut dengan nada yang cukup tajam namun tetap bernuansa reflektif. Dalam wawancara dengan media, ia mengatakan bahwa gaya bicara Tiyo mengingatkannya pada tokoh aktivis reformasi, Budiman Sudjatmiko.

Baca Juga :  SOP Penyediaan MBG Harus Jelas, Untuk Antisipasi Kejadian yang Tak Diinginkan

Menurutnya, gaya kritik mahasiswa seharusnya tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat. “Gaya bicaranya seperti sahabat saya Budiman Sudjatmiko. Tapi dia tidak keras sampai berkata presiden bodoh dan lain-lain, dan masih punya adab,” ujarnya.

Pernyataan ini langsung menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai sindiran terhadap gaya komunikasi sebagian aktivis muda yang dinilai terlalu frontal.Terlepas dari nada kritik tersebut, Kepala BGN juga mengakui bahwa suara mahasiswa tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan demokrasi.

Dalam sejarah Indonesia, kampus memang sering menjadi ruang lahirnya kritik terhadap kekuasaan. Dari gerakan reformasi hingga berbagai gerakan sosial lainnya, mahasiswa kerap menjadi pengingat ketika kebijakan pemerintah dianggap melenceng dari kepentingan rakyat.

Baca Juga :  Usia Capres-Cawapres Kembali Digugat, Jimly: Jika Ada Perubahan Berlaku di 2029

Karena itu, kritik terhadap program MBG sebenarnya bukan hal baru. Program yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto ini memang sejak awal sudah menjadi salah satu kebijakan paling besar sekaligus paling kontroversial dalam perdebatan kebijakan publik.

Di tengah kritik yang terus bermunculan, pihak BGN juga menyampaikan apresiasi kepada para mitra yang menjalankan program MBG di berbagai daerah. Menurut Kepala BGN, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada keterlibatan berbagai pihak di lapangan.

JAKARTA – Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas setelah kritik keras datang dari Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto. Kritik tersebut tidak hanya memicu perdebatan publik, tetapi juga mendapat tanggapan langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam pernyataannya, Tiyo menyoroti potensi kerawanan tata kelola program MBG, terutama terkait pengelolaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menilai sistem yang ada masih perlu diawasi ketat agar tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran. Pernyataan tersebut langsung memancing respons dari pihak pemerintah. Kepala BGN menanggapi kritik tersebut dengan nada yang cukup tajam namun tetap bernuansa reflektif. Dalam wawancara dengan media, ia mengatakan bahwa gaya bicara Tiyo mengingatkannya pada tokoh aktivis reformasi, Budiman Sudjatmiko.

Baca Juga :  Didukung Golkar, Gibran Rakabuming: Akan Kami Koordinasikan

Menurutnya, gaya kritik mahasiswa seharusnya tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat. “Gaya bicaranya seperti sahabat saya Budiman Sudjatmiko. Tapi dia tidak keras sampai berkata presiden bodoh dan lain-lain, dan masih punya adab,” ujarnya.

Pernyataan ini langsung menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai sindiran terhadap gaya komunikasi sebagian aktivis muda yang dinilai terlalu frontal.Terlepas dari nada kritik tersebut, Kepala BGN juga mengakui bahwa suara mahasiswa tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan demokrasi.

Dalam sejarah Indonesia, kampus memang sering menjadi ruang lahirnya kritik terhadap kekuasaan. Dari gerakan reformasi hingga berbagai gerakan sosial lainnya, mahasiswa kerap menjadi pengingat ketika kebijakan pemerintah dianggap melenceng dari kepentingan rakyat.

Baca Juga :  Konas GMKI di Papua, Keputusan Tepat dan Strategis

Karena itu, kritik terhadap program MBG sebenarnya bukan hal baru. Program yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto ini memang sejak awal sudah menjadi salah satu kebijakan paling besar sekaligus paling kontroversial dalam perdebatan kebijakan publik.

Di tengah kritik yang terus bermunculan, pihak BGN juga menyampaikan apresiasi kepada para mitra yang menjalankan program MBG di berbagai daerah. Menurut Kepala BGN, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada keterlibatan berbagai pihak di lapangan.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya