Pemerintah Sebut Covid-19 Terkendali
JAKARTA-Pemerintah menyatakan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia sudah terkendali. Meski demikian upaya untuk terus menekan kasus tetap dilakukan.
Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Pandjaitan menyatakan, kasus harian Covid-19 telah menurun secara tajam kurang tiga bulan terakhir. Kasus turun hingga 97 persen dari puncak kasus yang disebabkan oleh varian Omicron.
Hal ini pun terjadi pada rawat inap rumah sakit. Angkanya turun hingga 85 persen. Begitu pula pada bed occupancy rate (BOR) rumah sakit, saat ini hanya 6 persen. Kondisi ini menjadikan positivity rate Indonesia berada di 4 persen, di bawah standar WHO.
”Jumlah orang yang meninggal pun turun tajam hingga 88 persen dibanding puncak kasus Omicron yang lalu,” ujarnya.
Kendati demikian, pemerintah tetap melakukan perpanjangan PPKM Jawa-Bali guna memastikan kasus penularan Covid-19 tetap terkendali. Saat ini sendiri, masih ada kabupaten/kota yang masih berada di PPKM Level 3 meski jumlahnya jauh lebih sedikit. Selain itu, tak ada lagi kabupaten/kota yang berada di level 4. ”Sebanyak 93 persen kabupaten, kota di Jawa dan Bali sudah berada pada level 1 dan 2. Hanya tersisa 9 kabupaten/kota yang masih berada di level 3,” papar Menko Marves tersebut.
Terkendalinya Omicron pun turut berkontribusi pada upaya pemulihan ekonomi yang bisa terjaga dengan baik sejak Februari 2022. Atas kondisi ini pula, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang jam operasional mal, restoran, dan kafe di wilayah PPKM level 2. Semua bisa buka hingga pukul 22.00 WIB.
Meski begitu, pengelola mal dan tempat makan diminta untuk mengoptimalkan penggunaan PeduliLindungi di tempatnya. Khususnya saat mendekati buka puasa. Mengingat, jumlah pengunjung akan membludak saat waktu berbuka.
Di sisi lain, ia turut menyoroti sektor penerbangan internasional yang dinilai masih perlu perbaikan. Pasalnya, hingga kini kapasitas penerbangan internasional masih jauh dari normal. Karenanya, pemerintah berencana untuk membuka sejumlah bandara internasional lain di Indonesia. seperti, Medan, Makassar, Jogjakarta, dan Pekanbaru.
Selain itu, kebijakan pemberian visa juga akan direlaksasi mendekati aturan sebelum pandemic. ”Aturan entry test PPLN masuk Indonesia juga akan kita relaksasi,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, para PPLN tidak perlu lagi melakukan tes PCR ketika sampai di Indonesia. Tes PCR hanya diwajibkan untuk para PPLN yang suspect dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius.
‘’Untuk PPLN, persyaratan mereka begitu mau datang ke indonesia sudah vaksinasi dan sudah PCR 2×24 jam (dari tempat asal), sehingga sampai Indonesia bebas. Kecuali yang suspek, mereka yang temperatur tinggi misalnya 37,5 derajat maka langsung di-PCR,’’ ujarnya.
Selain itu, pelonggaran kebijakan lainnya adalah terkait aturan bebas visa. Airlangga menjelaskan, PPLN di kawasan ASEAN kembali bebas visa seperti sedia kala. ‘’Wajib menggunakan PeduliLindungi dan tadi sudah arahan Bapak Presiden bahwa visa untuk ASEAN itu bebas visa kembali, dan negara lain visa on arrival,’’ imbuh Ketum Partai Golkar itu.
Terkait dinamika kasus Covid-19 di luar Jawa Bali, dia menyebut tak ada kenaikan kasus signifikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) usai perhelatan MotoGP 2022 yang digelar pada bulan Maret lalu. Angka reproduksi kasus efektif NTB tetap ada di level 1.
Namun, ia menuturkan masih terdapat beberapa wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali dengan angka reproduksi kasus efektif di atas 1, yakni Nusa Tenggara sebesar 1,01, Papua 1,01, dan Maluku 1,02.
Kemudian, rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) di luar Pulau Jawa dan Bali pun masih terkendali. ‘’Di Papua walau kasusnya 12.066, BOR nya tercatat sembilan persen dengan tingkat konversi 18 persen, BOR di Lampung sebesar tujuh persen dengan konversi 23 persen dari 9.005 kasus, serta Sumatra Barat walau kasusnya 3.073, BOR tercatat delapan persen dengan tingkat konversi 22 persen,’’ jelas Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Indonesia juga menjadi salah satu negara yang secara relatif jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Dalam hal ini termasuk negara tetangga. Meski demikian, pemerintah akan tetap berhati-hati untuk mengantisipasi lonjakan kasus. ”Pemerintah menyadari bahwa lonjakan kasus yang tinggi selalu terjadi dengan adanya varian baru sehingga kami selalu memonitor varian baru yang ada,” ujarnya.
Menurut Budi, pemerintah menyadari bahwa lonjakan kasus yang ada di Eropa dan juga di China disebabkan oleh varian baru yang bernama Omicron BA.2. Varian ini juga sudah masuk di Indonesia dan sudah menjadi varian yang dominan di Indonesia. “Beruntung dengan kondisi imunitas masyarakat Indonesia yang cukup tinggi sehingga varian baru ini tidak menyebabkan adanya lonjakan kasus di Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan kondisi ini, pemerintah merasa yakin bahwa masyarakat bisa melakukan aktivitas secara lebih bebas. Presiden Joko Widodo juga telah mengumumkan bahwa setelah dua tahun, masyarakat Indonesia bisa lebih leluasa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dan bisa melakukan mudik ke kampung halaman. “Jangan lupa bahwa yang belum vaksin atau vaksin baru sekali tetap harus tes PCR, yang sudah vaksin dua kali masih perlu tes antigen, dan yang sudah vaksin booster lengkap tidak perlu tes apa-apa,” tambahnya.
Dia berharap bahwa dengan adanya perbaikan kondisi Covid-19 ini, masyarakat makin menyadari bahwa tanggung jawab kesehatan terhadap pandemi ini ada di tangan masing-masing individu. Menurut Menkes, kesadaran masyarakat ini menunjukkan kesiapan untuk transisi dari pandemi ke endemi nantinya. “Selama masyarakat makin siap menyadari apa yang harus dilakukan menghadapi pandemi ini, itu akan menunjukkan bahwa kita siap untuk bertransisi dari pandemi menjadi endemi nanti,” tegasnya.
Kemarin, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin langsung rapat koordinasi percepatan vaksinasi selama Ramadan. Dalam kesempatan tersebut, Andika meminta seluruh jajarannya tidak berhenti melaksanakan vaksinasi. Sesuai dengan edaran Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) vaksinasi tidak membatalkan puasa. Sehingga vaksinasi tetap boleh dilakukan.
Andika menegaskan bahwa pihaknya tidak menarget jumlah suntikan atau masyarakat yang divaksin. Dia yakin seluruh jajarannya akan berusaha maksimal. “Tidak ada target karena saya yakin semua kotama akan berupaya maksimal dalam pencapaian suntik vaksin Covid-19,” terang dia. Namun demikian, orang nomor satu di tubuh TNI itu meminta semua kotama TNI melaporkan hasil vaksinasi secara rutin.
Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, Mabes TNI meminta pelaksanaan vaksinasi dilakukan di pusat-pusat keramaian atau di tempat-tempat yang banyak didatangi masyarakat. “Agar dilaksanakan monitoring dan evaluasi dari serbuan vaksinasi yang dilaksanakan,” jelas mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) tersebut. Melalui pelaksanaan vaksinasi tersebut, TNI berupaya membantu pemerintah untuk tetap membuat kondisi semakin baik. (syn/lyn/dee/mia/JPG)
