Investasi Dana Haji Masih Jadi PR
JAKARTA-Kemarin (4/3) Presiden Joko Widodo menerima Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Periode 2022-2027 di Istana Merdeka. Ada 14 calon anggota Badan Pelaksana dan 10 calon anggota dewas BPKH.
Seusai pertemuan, Ketua Panitia Seleksi Mardiasmo mengatakan bahwa Jokowi mengapresiasi kinerja seluruh anggota pansel. Mereka bekerja kurang lebih dalam kurun waktu satu bulan.
Mardiasmo melanjutkan, dalam waktu dekat Jokowi akan menyampaikan nama-nama calon anggota yang terpilih. Terutama anggota Dewan Pengawas. Setalah nama itu diajukan ke DPR, maka akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi VIII. “Komisi VIII sudah selesai kami bertemu dan pada waktu kita RDP (Rapat Dengar Pendapat, Red) dengan Komisi VIII beliau minta kalau bisa diserahkan sebelum masa reses,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menanyakan seluruh rangkaian proses seleksi. Menurut Mardiasmo, pihaknya juga mempertimbangkan saran dan masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam proses seleksi ini. “Waktu wawancara kami juga mempertimbangkan masukan dari seluruh masyarakat dan juga rekam jejak dari KPK, dari transaksi keuangan PPATK, dan juga dari BNPT,” imbuhnya.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi mengatakan ada beberapa pekerjaan rumah yang bakal dilanjutkan ke pengurus BPKH berikutnya. Diantaranya adalah soal investasi dana haji. ’’Presiden Jokowi pernah memberikan arahan khusus soal pengelolaan dana haji,’’ katanya. Diantara Jokowi berharap BPKH dengan dana haji yang dikelola bisa menjadi katalisator pengembangan industri syariah di Indonesia.
Untuk itu Dadi mengatakan pimpinan BPKH tidak hanya diisi oleh ornag-orang perbankan yang memiliki keahlian kalkulasi investasi dan resikonya. Tetapi juga diperlukan sosok yang revolusioner. Sehingga bisa menempatkan dana haji ke instrument investasi yang selama ini belum terpikirkan. Padahal memiliki potensi membawa manfaat besar untuk jamaah. ’’BPKH bisa belajar ke lembaga investasi besar, yang mana merih banyak keuntungna di tengah pandemi ini,’’ jelasnya.
Dadi menuturkan pada prinsipnya tantangan utama BPKH ke depan masih soal pengelolaan dana haji. Bagaimana dana haji dikelola dengan baik, sehingga bisa membawa kemaslahatan untuk jamaah yang berangkat.
Kemudian dia juga menyampaikan BPKH harus membuka komunikasi yang baik dengan masyarakat. Menurut Dadi komunikasi keuangan haji selama ini banyak disampaikan oleh pemerintah atau Kementerian Agama (Kemenag). Sejatinya BPKH sudah menyiapkan data pengelolaan keuangan haji dengan baik. Tetapi penyampaian komunikasi ke masyarakat selama ini belum maksimal.
Akibatnya masih sering muncul kabar miring soal pengelolaan dana haji. Diantara yang sempat berhembus luas adalah dana haji digunakan untuk infrastruktur membangun jalan tol dan sejenisnya. Padahal sudah jelas investasi dana haji tidak digunakan ke pembangunan jalan tol. (lyn/wan/JPG)
