Friday, November 22, 2024
31.7 C
Jayapura

Menelisik Sejarah di Balik Penetapan Hari Batik Nasional 2 Oktober

Soeharto Pahlawan Batik

Presiden Soeharto diketahui adalah salah satu tokoh yang banyak mengenalkan penggunaan batik. Bahkan, para pelaku usaha batik menjuliki presiden kedua itu sebagai pahlawan batik.

Menurut catatan, salah satu tokoh yang memantik kebijakan Seoharto terkait batik adalah Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Ali Sadikin yang saat itu mendapatkan inspirasi dari seniman kaligrafi batik asal Jogjakarta, Amri Yahya, menetapkan batik sebagai pakaian resmi untuk pria di wilayah DKI Jakarta.

Sejak Bang Ali, sebutan Ali Sadikin mengeluarkan kebiajakan tersebut, batik yang semula hanya bersifat sebagai komoditi mulai bergeser ke arah simbol budaya bangsa. Presiden Soeharto lantas bergerak lebih jauh untuk mendukung batik sebagai budaya nasional.

Baca Juga :  Jembatan Kampung Nelayan Rusak

Soeharto kemudian memperkenalkan seragam Korpri bercorak batik sebagai implementasi identitas nasional. Kebijakan tersebut secara tidak langsung mewajibkan PNS menggunakan batik sebagai seragam mereka.

Selain itu, Soeharto juga diketahui memperkenalkan batik kepada para pemimpin dunia dalam beberapa kesempatan.

Salah satunya adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC pada tahun 1994, di mana Soeharto membuat 18 motif batik untuk 18 kepala negara peserta APEC.

Strategi itu lantas diteruskan oleh para pemimpin setelahnya. Beberapa di antaranya seperti Presiden SBY yang berhasil mendaftarkan batik sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO.

Tidak hanya itu, SBY juga menetapkan penggunaan batik dalam forum tingkat regional dan Internasional, seperti KTT ke-19 ASEAN dan KTT Asia Timur 2011.

Baca Juga :  Kawal Revisi UU Hak Cipta, Melly Goeslaw Pastikan Berpihak pada Pekerja Seni

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga dalam beberapa pertemuan Internasional memperkenalkan batik sebagai identitas nasional. Salah satunya adalah ketika sidang Dewan Keamanan (DK) PBB yang diadakan di New York pada 2019 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia bertindak sebagai salah satu presidensi. Oleh karena itu, anggota DK PBB menetapkan batik sebagai salah satu dresscode, sebagai bentuk penghormatan terhadap Indonesia.

Soeharto Pahlawan Batik

Presiden Soeharto diketahui adalah salah satu tokoh yang banyak mengenalkan penggunaan batik. Bahkan, para pelaku usaha batik menjuliki presiden kedua itu sebagai pahlawan batik.

Menurut catatan, salah satu tokoh yang memantik kebijakan Seoharto terkait batik adalah Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Ali Sadikin yang saat itu mendapatkan inspirasi dari seniman kaligrafi batik asal Jogjakarta, Amri Yahya, menetapkan batik sebagai pakaian resmi untuk pria di wilayah DKI Jakarta.

Sejak Bang Ali, sebutan Ali Sadikin mengeluarkan kebiajakan tersebut, batik yang semula hanya bersifat sebagai komoditi mulai bergeser ke arah simbol budaya bangsa. Presiden Soeharto lantas bergerak lebih jauh untuk mendukung batik sebagai budaya nasional.

Baca Juga :  Pemerintah Tempuh Pendekatan Persuasif

Soeharto kemudian memperkenalkan seragam Korpri bercorak batik sebagai implementasi identitas nasional. Kebijakan tersebut secara tidak langsung mewajibkan PNS menggunakan batik sebagai seragam mereka.

Selain itu, Soeharto juga diketahui memperkenalkan batik kepada para pemimpin dunia dalam beberapa kesempatan.

Salah satunya adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC pada tahun 1994, di mana Soeharto membuat 18 motif batik untuk 18 kepala negara peserta APEC.

Strategi itu lantas diteruskan oleh para pemimpin setelahnya. Beberapa di antaranya seperti Presiden SBY yang berhasil mendaftarkan batik sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO.

Tidak hanya itu, SBY juga menetapkan penggunaan batik dalam forum tingkat regional dan Internasional, seperti KTT ke-19 ASEAN dan KTT Asia Timur 2011.

Baca Juga :  Prediksi Jepang U-17 vs Argentina U-17, Nama Besar Dipertaruhkan di Bandung

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga dalam beberapa pertemuan Internasional memperkenalkan batik sebagai identitas nasional. Salah satunya adalah ketika sidang Dewan Keamanan (DK) PBB yang diadakan di New York pada 2019 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia bertindak sebagai salah satu presidensi. Oleh karena itu, anggota DK PBB menetapkan batik sebagai salah satu dresscode, sebagai bentuk penghormatan terhadap Indonesia.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya