JAYAPURA-Pemerintah Kota Jayapura resmi meluncurkan Sistem SP2D Online. Launching ini dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru yang hadir mewakili Wali Kota Abisai Rollo di Aula Sian Soor walikota, Rabu (27/8).
Rustan Saru menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi, khususnya dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah.
“Kehadiran SP2D Online merupakan langkah maju dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan layanan keuangan daerah, terutama dalam proses pencairan anggaran,” ujar Rustan usai kegiatan.
Menurutnya, inovasi ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi sebagaimana visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui transformasi digital dengan reformasi birokrasi.”
Rustan juga menyebut, SP2D Online masuk dalam program kerja “Pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi dengan Transformasi Digital” khususnya pada poin pengembangan sistem keuangan daerah dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri.
JAYAPURA-Pemerintah Kota Jayapura resmi meluncurkan Sistem SP2D Online. Launching ini dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru yang hadir mewakili Wali Kota Abisai Rollo di Aula Sian Soor walikota, Rabu (27/8).
Rustan Saru menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi, khususnya dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah.
“Kehadiran SP2D Online merupakan langkah maju dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan layanan keuangan daerah, terutama dalam proses pencairan anggaran,” ujar Rustan usai kegiatan.
Menurutnya, inovasi ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi sebagaimana visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui transformasi digital dengan reformasi birokrasi.”
Rustan juga menyebut, SP2D Online masuk dalam program kerja “Pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi dengan Transformasi Digital” khususnya pada poin pengembangan sistem keuangan daerah dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri.
