“Kami tak menuduh tapi ke depan harus dicek kembali anggotanya khususnya bagi mereka yang bertugas di pegunungan sebab kami di gunung tak ciptakan peluru,” Yunus Wonda.
JAYAPURA – Sorotan atas informasi aktifitas jual beli amunisi yang dilakukan oknum aparat keamanan kepada pihak TPN OPM masih saya dibahas DPR Papua. Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda yang baru kembali dari Auckland, New Zealand mempertanyakan munculnya penyampaian dari Kodam terkait adanya pihak yang menjadi sponsor atau penyuplai bagi kelompok yang berseberangan dengan NKRI.
“Kalau saya bilang mending statemen ini ditelusuri dulu. Ungkap siapa yang dimaksud sehingga tak menjadi bola liar,” kata Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda di kantor DPRP, pekan kemarin.
Ia menyinggung tekait kasus Nduga jika hari ini belum selesai ini juga yang sempat sampaikan beberapa waktu lalu terkait menarik pasukan. Itu diminta agar tak terjadi seperti saat ini. Persoalan di Papua kata Wonda harus harus dilakukan dengan cara pendekatan persuasif dan tak harus mengerahkan kekuatan militer.
“Semua kondisi yang terjadi memunculkan pertanyaan, jika senjata itu memang benar hasil rampasan namun pertanyaan kami peluru itu darimana? Dulu DPR dan Gubernur meminta menarik pasukan ini untuk mencegah yang seperti ini (konflik),” jelas Yunus Wonda.
“Senjata memang hasil rampasan namun pertanyaan kami pelurunya dari mana sebab di hutan tak ada tempat mencetak peluru. Pertanyaan mudahnya adalah peluru ini siapa yang cetak. Kalaupun harus dibawa masuk pertanyaan kami bagaimana bisa sampai disana sementara penjagaan di bandara dan pelabuhan juga cukup ketat. Itu dari luar Papua bisa masuk sampai pegunungan seperti apa,” beber Yunus menyinggung foto ratusan peluru dalam honai.
Pihaknya justru balik bertanya ke Polda dan Kodam untuk mengecek dari mana peluru ini agar tak muncul anggapan bahwa ini justru aparat keamanan sendiri.
“Saya punya pengalaman selama berkunjung ke Puncak Jaya banyak keluarga saya menyerahan diri dan memilih NKRI itu mereka cerita bahwa peluru memang mereka dapat dari anggota, tapi saat ini mereka sudah berhenti dan tinggalkan semua meski itu pernah diakui,” ungkapnya.
Karenanya Yunus berharap Polda maupun Kodam mengecek lagi anggota yang tugas di pedalaman sebab selama peluru ada maka OPM tak akan behenti melakukan aksi.
“Tapi kalau senjata ada tapi tak punya peluru tentu mereka berfikir juga untuk menggerakkan aksi-aksi. Kami tak menuduh tapi ke depan harus dicek kembali anggotanya khususnya bagi mereka yang bertugas di pegunungan sebab kami di gunung tak ciptakan peluru,” tegasnya.
Yunus juga meminta bila ada indikasi politisi atau pejabat ASN yang terlibat maka sebaiknya disampaikan terbuka. “Sampaikan saja, tak masalah,” tegasnya. (ade/gin)
