JAYAPURA-Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano (BTM) resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Papua, menggantikan Herry Ario Naap.
Penunjukan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang diserahkan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai PDIP, Komarudin Watubun, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakorda) PDIP Papua di Hotel Horison, Padang Bulan, Kota Jayapura, Sabtu (26/4).
Komarudin menjelaskan, pengangkatan BTM dilakukan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di DPD PDIP Papua, menyusul adanya persoalan hukum yang tengah dihadapi Herry Ario Naap.
“Ketua DPD PDIP Papua, Herry Ario Naap, sedang menghadapi masalah hukum. Karena kita harus segera menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua, maka diperlukan pemimpin baru yang bisa segera mengurus konsolidasi partai,” ujar Komarudin.
Ia menambahkan, keputusan ini telah melalui proses koordinasi dengan Herry Ario Naap dan sesuai dengan ketentuan organisasi partai. “Sudah ada koordinasi, dan sesuai aturan partai, jika pimpinan sedang menghadapi kendala hukum, maka jabatan harus segera dialihkan,” tegasnya.
JAYAPURA-Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano (BTM) resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Papua, menggantikan Herry Ario Naap.
Penunjukan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang diserahkan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai PDIP, Komarudin Watubun, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakorda) PDIP Papua di Hotel Horison, Padang Bulan, Kota Jayapura, Sabtu (26/4).
Komarudin menjelaskan, pengangkatan BTM dilakukan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di DPD PDIP Papua, menyusul adanya persoalan hukum yang tengah dihadapi Herry Ario Naap.
“Ketua DPD PDIP Papua, Herry Ario Naap, sedang menghadapi masalah hukum. Karena kita harus segera menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua, maka diperlukan pemimpin baru yang bisa segera mengurus konsolidasi partai,” ujar Komarudin.
Ia menambahkan, keputusan ini telah melalui proses koordinasi dengan Herry Ario Naap dan sesuai dengan ketentuan organisasi partai. “Sudah ada koordinasi, dan sesuai aturan partai, jika pimpinan sedang menghadapi kendala hukum, maka jabatan harus segera dialihkan,” tegasnya.
