Sunday, September 8, 2024
26.7 C
Jayapura

Indeks Perlindungan Anak di Papua Masih Rendah 43,43

JAYAPURA – Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Indeks Pembangunan Gender Provinsi tahun 2023 dimana Papua menempati urutan terakhir yakni 81,64.

Begitu juga dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2022, dimana capaian IPA Provinsi Papua sebesar 43,43 dibandingkan Papua Barat 55,9.  Sementara capaian IPA Indonesia 63,3 terbilang rendah dibanding Yogyakarta 71,08.

Data tersebut dipaparkan saat kick off penguatan perang kelompok kerja perempuan, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diselenggarakan oleh Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) di Papua, Senin (22/7).

Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun, mengatakan Pemerintah Papua terus berusaha secara maksimal melalui lembaga teknis dan mitra dalam hal ini MRP melalui kelompok-kelompok kerjanya dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di seluruh tanah Papua.

Baca Juga :  TPHLE: Mohon Lukas Enembe Dijadikan Tahanan Kota

“Saya mengharapkan kick off penguatan perang kelompok kerja perempuan MRP dapat menjadi wadah sharing informasi yang strategis bagi OPD pengampu PPPA dan MRP untuk lebih meningkatkan kebijakan dan program yang berpihak kepada pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di seluruh tanah Papua,” kata Ridwan.

JAYAPURA – Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Indeks Pembangunan Gender Provinsi tahun 2023 dimana Papua menempati urutan terakhir yakni 81,64.

Begitu juga dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2022, dimana capaian IPA Provinsi Papua sebesar 43,43 dibandingkan Papua Barat 55,9.  Sementara capaian IPA Indonesia 63,3 terbilang rendah dibanding Yogyakarta 71,08.

Data tersebut dipaparkan saat kick off penguatan perang kelompok kerja perempuan, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diselenggarakan oleh Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) di Papua, Senin (22/7).

Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun, mengatakan Pemerintah Papua terus berusaha secara maksimal melalui lembaga teknis dan mitra dalam hal ini MRP melalui kelompok-kelompok kerjanya dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di seluruh tanah Papua.

Baca Juga :  21 Daerah di Papua Jadi Sasaran Pelaksanaan Desa Cantik

“Saya mengharapkan kick off penguatan perang kelompok kerja perempuan MRP dapat menjadi wadah sharing informasi yang strategis bagi OPD pengampu PPPA dan MRP untuk lebih meningkatkan kebijakan dan program yang berpihak kepada pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di seluruh tanah Papua,” kata Ridwan.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya