JAYAPURA – Bentuk protes dan kritikan warga atas rencana pembangunan kantor gubernur 10 lantai kembali disuarakan. Jika sebelumnya penggiat social dan pimpinan DPR Papua yang nyata – nyata menganggap pembangunan ini tidak memenuhi rasa keadilan di tengah pandemic covid, kini giliran pemuda asal Sentani Kabupaten Jayapura yang juga bersuara lantang. Mereka juga berpendapat bahwa pembangunan gedung ini mencederai nilai – nilai kemanusiaan mengingat saat ini rakyat sedang berjuang untuk keluar dari wabah covid, pemerintah malah memikirkan bagaimana pekerjaan gedung berlanjut.
“Seperti tidak peka dengan kondisi terkini, mereka (pejabat) ada bukannya untuk melayani masyarakat? Melihat apa yang diinginkan rakyatnya dan itu yang diwujudkan. Ini justru mengenyampingkan apa yang selama ini menjadi pergumulan mereka di bawah,” sindir Manase Taime, salah satu tokoh pemuda di Sentani melalui ponselnya, Kamis (22/7). Pria yang getol berbicara soal isu lingkungan ini menyampaikan bahwa pemerintah tidak memahami keluh kesah masyarakat. Ia menyinggung soal pekerjaan Jalan Kemiri – Depapre yang masih terbengkalai hingga saat ini.
Jalan yang sudah bertahun – tahun rusak namun hingga kini tidak pernah tersentuh pembangunan. Yang ada janji – janji. “Saya juga ingin mengatakan bahwa DPR Papua tidak peka, mereka mengesahkan pembangunan gedung 10 lantai sementara jalan Kemiri – Depapre yang dimimpikan banyak masyarakat tidak dibangun, dibiarkan rusak hingga kemarin masyarakat turun memalang. Yang seperti itu tidak diperjuangkan, malah sekarang menyetujui bangunan Rp 400 miliar. Hati nurani kalian dimana?,” singgung Manase.
Ia kembali mengingatkan bahwa akses jalan Kemiri – Depapre ini memberi dampak banyak kepada masyarakat, tidak hanya untuk memudahkan anak – anak ke sekolah tetapi juga akses ekonomi. Mendorong percepatan laju ekonomi di wilayah Depapre dan sekitarnya. Itu yang diinginkan kata Manase. “Bukan gedung yang nantinya tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat melainkan hanya untuk mereka yang berdasi, ruangan ber AC dan kendaraan mewah. Ingat kalian dipilih untuk memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat,” singgungnya.
Senada disampaikan Ilham Alqatiri yang menyampaikan bahwa dengan perencanaan pembangunan gedung 10 lantai semakin meyakinkan masyarakat bahwa pejabat di Papua dibutakan dengan program hebat – hebat yang sejatinya bukan diinginkan masyarakat. “Kita bertanya saja, itu nanti bangunan buat siapa? Pastinya buat pejabat di provinsi, bukan untuk masyarakat yang setiap hari keluar masuk hutan mencari apa yang bisa dimakan. Cobalah peka sedikit,” cecarnya. Ini belum lagi dengan masa PPKM dimana untuk Kabupaten Jayapura dibatasi hingga pukul 18.00 WIT sementara di Jayapura dibatasi hingga pukul 20.00 WIT. Bagaimana dengan mereka yang baru buka usaha jam 5 atau jam 6 sore kemudian jam 8 suruh ditutup. Mau kasi makan apa anak istri mereka,” cecar Ilham. (ade/wen)
JAYAPURA – Bentuk protes dan kritikan warga atas rencana pembangunan kantor gubernur 10 lantai kembali disuarakan. Jika sebelumnya penggiat social dan pimpinan DPR Papua yang nyata – nyata menganggap pembangunan ini tidak memenuhi rasa keadilan di tengah pandemic covid, kini giliran pemuda asal Sentani Kabupaten Jayapura yang juga bersuara lantang. Mereka juga berpendapat bahwa pembangunan gedung ini mencederai nilai – nilai kemanusiaan mengingat saat ini rakyat sedang berjuang untuk keluar dari wabah covid, pemerintah malah memikirkan bagaimana pekerjaan gedung berlanjut.
“Seperti tidak peka dengan kondisi terkini, mereka (pejabat) ada bukannya untuk melayani masyarakat? Melihat apa yang diinginkan rakyatnya dan itu yang diwujudkan. Ini justru mengenyampingkan apa yang selama ini menjadi pergumulan mereka di bawah,” sindir Manase Taime, salah satu tokoh pemuda di Sentani melalui ponselnya, Kamis (22/7). Pria yang getol berbicara soal isu lingkungan ini menyampaikan bahwa pemerintah tidak memahami keluh kesah masyarakat. Ia menyinggung soal pekerjaan Jalan Kemiri – Depapre yang masih terbengkalai hingga saat ini.
Jalan yang sudah bertahun – tahun rusak namun hingga kini tidak pernah tersentuh pembangunan. Yang ada janji – janji. “Saya juga ingin mengatakan bahwa DPR Papua tidak peka, mereka mengesahkan pembangunan gedung 10 lantai sementara jalan Kemiri – Depapre yang dimimpikan banyak masyarakat tidak dibangun, dibiarkan rusak hingga kemarin masyarakat turun memalang. Yang seperti itu tidak diperjuangkan, malah sekarang menyetujui bangunan Rp 400 miliar. Hati nurani kalian dimana?,” singgung Manase.
Ia kembali mengingatkan bahwa akses jalan Kemiri – Depapre ini memberi dampak banyak kepada masyarakat, tidak hanya untuk memudahkan anak – anak ke sekolah tetapi juga akses ekonomi. Mendorong percepatan laju ekonomi di wilayah Depapre dan sekitarnya. Itu yang diinginkan kata Manase. “Bukan gedung yang nantinya tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat melainkan hanya untuk mereka yang berdasi, ruangan ber AC dan kendaraan mewah. Ingat kalian dipilih untuk memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat,” singgungnya.
Senada disampaikan Ilham Alqatiri yang menyampaikan bahwa dengan perencanaan pembangunan gedung 10 lantai semakin meyakinkan masyarakat bahwa pejabat di Papua dibutakan dengan program hebat – hebat yang sejatinya bukan diinginkan masyarakat. “Kita bertanya saja, itu nanti bangunan buat siapa? Pastinya buat pejabat di provinsi, bukan untuk masyarakat yang setiap hari keluar masuk hutan mencari apa yang bisa dimakan. Cobalah peka sedikit,” cecarnya. Ini belum lagi dengan masa PPKM dimana untuk Kabupaten Jayapura dibatasi hingga pukul 18.00 WIT sementara di Jayapura dibatasi hingga pukul 20.00 WIT. Bagaimana dengan mereka yang baru buka usaha jam 5 atau jam 6 sore kemudian jam 8 suruh ditutup. Mau kasi makan apa anak istri mereka,” cecar Ilham. (ade/wen)
