Otsus Selama Dua Dekade Banyak Hal yang Dicapai

JAYAPURA- Komisioner V Wilayah NTT, NTB Bali, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Dr Benhur Tomi Mano,  menyelenggarakan talkshow workshop Tentang Formula Kebijakan Baru Bagi Kesejahteraan Rakyat di Tanah Papua, dengan pemateri Laksamana Muda Purn. Fredi Numberi, Agus Sumule, Michael Manufandu dan Moderator Rektor Uncen Apolo Safanpo, di aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura dihadiri jajaran pimpinan OPD Pemkot dan Forkopimda, Kamis (23/7) kemarin.

 Kegiatan tersebut dibuka oleh Kemendagri melalui Dirjen Otda Kemendagri Andi Batara Lipu melalui video conference.

 Dirjen Otda Kemendagri Andi Batara Lipu mengatakan workshop ini sangat positif untuk mendiskusikan bagaimana formula kebijakan untuk Papua ke depan.  “Tema workshop kita dalam hal ini membahas 4 cita-cita Otsus yaitu meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan, penegakan HAM dan supremasi hukum  serta pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar OAP serta tata pemerintahan di Papua,’’katanya.

 Dijelaskan, pada perjalanannya untuk Otsus di Papua sepakat hampir dua dekade banyak hal yang telah dicapai di Papua, namun tidak juga bisa dilihat kondisi belum optimal dalam pelaksanaan pembangunan di Papua dibanding dengan provinsi di Indonesia.

 Sebagai rujukan utama tentu telah disampaikan ketua Komisioner V IKAPTK bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih dalam kisaran 60, 84 persen dan tahun ke tahun ada kenaikan namun kenaikan tidak tinggi, tapi melandai dan ini masih dalam di bawah rata-rata nasional. Demikian pula angka kemiskinan yang masih tinggi di Papua hal tersebut tentu menjadi tantangan dan perlu dilakukan konsolidasi dalam konteks memanfaatkan sumber daya yang ada termasuk penerimaan Otsus

Oleh karena itu, Andi mengajak kepada pemeirntah daerah, elite politik lokal, pemerintahan dan semua komponen yang ada di Papua untuk bahu membahu menjadikan Bumi Cenderawasih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

 ‘’Saya mengharapkan dalam pertemuan ini gagasan-gagasan cemerlang dapat digunakan menyusun kebijakan tentang Papua agar masyarakat Papua dapat lebih sejahtera. Kami mengharapkan kepada komisioner V dalam hal ini bisa mendesain format pemikirannya bisa memberikan terobosan positif di Papua,’’imbihnya.

 Sementera itu,  Ketua Komisoner V DPN IKAPTK Dr Benhur Tomi Mano, MM.,mengungkapkan, talkshow workshop ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penerapan Otsus di papua yang akan berakhir pada tahun 2021, sehingga dilakukan evaluasi terkait penyelenggaraan Otsus tersebut, untuk mendapatkan hasilnya dengan mengundang berbagai narasumber yang ahli, dan tokoh papua maupun elemen masyarakat papua.

‘’Kami sangat berterima kasih,  para undangan yang hadir dalam workshop ini, baik dari Forkopimda, narasumber, moderator, serta notulen perguruan tinggi dan peserta workshop, karena workshop ini sangat penting bagi masyarakat Tanah Papua,’’jelasnya.(dil/wen) 

JAYAPURA- Komisioner V Wilayah NTT, NTB Bali, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Dr Benhur Tomi Mano,  menyelenggarakan talkshow workshop Tentang Formula Kebijakan Baru Bagi Kesejahteraan Rakyat di Tanah Papua, dengan pemateri Laksamana Muda Purn. Fredi Numberi, Agus Sumule, Michael Manufandu dan Moderator Rektor Uncen Apolo Safanpo, di aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura dihadiri jajaran pimpinan OPD Pemkot dan Forkopimda, Kamis (23/7) kemarin.

 Kegiatan tersebut dibuka oleh Kemendagri melalui Dirjen Otda Kemendagri Andi Batara Lipu melalui video conference.

 Dirjen Otda Kemendagri Andi Batara Lipu mengatakan workshop ini sangat positif untuk mendiskusikan bagaimana formula kebijakan untuk Papua ke depan.  “Tema workshop kita dalam hal ini membahas 4 cita-cita Otsus yaitu meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan, penegakan HAM dan supremasi hukum  serta pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar OAP serta tata pemerintahan di Papua,’’katanya.

 Dijelaskan, pada perjalanannya untuk Otsus di Papua sepakat hampir dua dekade banyak hal yang telah dicapai di Papua, namun tidak juga bisa dilihat kondisi belum optimal dalam pelaksanaan pembangunan di Papua dibanding dengan provinsi di Indonesia.

 Sebagai rujukan utama tentu telah disampaikan ketua Komisioner V IKAPTK bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih dalam kisaran 60, 84 persen dan tahun ke tahun ada kenaikan namun kenaikan tidak tinggi, tapi melandai dan ini masih dalam di bawah rata-rata nasional. Demikian pula angka kemiskinan yang masih tinggi di Papua hal tersebut tentu menjadi tantangan dan perlu dilakukan konsolidasi dalam konteks memanfaatkan sumber daya yang ada termasuk penerimaan Otsus

Oleh karena itu, Andi mengajak kepada pemeirntah daerah, elite politik lokal, pemerintahan dan semua komponen yang ada di Papua untuk bahu membahu menjadikan Bumi Cenderawasih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

 ‘’Saya mengharapkan dalam pertemuan ini gagasan-gagasan cemerlang dapat digunakan menyusun kebijakan tentang Papua agar masyarakat Papua dapat lebih sejahtera. Kami mengharapkan kepada komisioner V dalam hal ini bisa mendesain format pemikirannya bisa memberikan terobosan positif di Papua,’’imbihnya.

 Sementera itu,  Ketua Komisoner V DPN IKAPTK Dr Benhur Tomi Mano, MM.,mengungkapkan, talkshow workshop ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penerapan Otsus di papua yang akan berakhir pada tahun 2021, sehingga dilakukan evaluasi terkait penyelenggaraan Otsus tersebut, untuk mendapatkan hasilnya dengan mengundang berbagai narasumber yang ahli, dan tokoh papua maupun elemen masyarakat papua.

‘’Kami sangat berterima kasih,  para undangan yang hadir dalam workshop ini, baik dari Forkopimda, narasumber, moderator, serta notulen perguruan tinggi dan peserta workshop, karena workshop ini sangat penting bagi masyarakat Tanah Papua,’’jelasnya.(dil/wen)