Thursday, April 25, 2024
31.7 C
Jayapura

Kurangi Disparitas Harga

Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jayapura digelar di Swiss Belhotel Jayapura, Senin (19/4) kemarin. ( FOTO: gratianus silas/cepos)

Maret, Terjadi Inflasi 1,07 Persen (mtm) di Kota Jayapura

JAYAPURA- High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jayapura digelar di Swiss Belhotel Jayapura, Senin (19/4) kemarin. Dalam kesepakatan TIPD Kota Jayapura untuk pengendalian cepat menuju Papua Satu Harga, fokus utama di 2021 ini tak lain adalah stabilisasi, mengurangi disparitas harga.

Hal ini diwujudkan dengan 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Keterjangkauan harga terwujud dengan mendukung proyek pembangunan perluasan kapasitas jalan dan jembatan, menyusun SK Wali Kota Jayapura tentang harga kelayakan setiap distrik untuk jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta optimalisasi penggunaan cold storage di Pasar Baru Youtefa.

Untuk menjaga ketersediaan pasokan, peningkatan produksi pangan strategis Kota Jayapura, meningkatkan kualitas dan cadangan pangan di sektor perikanan, serta menyusun peta komoditas unggulan dan potensi pangan di Kota Jayapura perlu dilakukan.

Baca Juga :  Belum Ada Parpol yang Daftarkan Bacaleg ke KPU Kota Jayapura

Hal ini tak lain berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah Kota Jayapura. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Naek Tigor Sinaga, menjelaskan pada 2020, capaian inflasi di Kota Jayapura terkendali dan cukup stabil.

“Di 2020, inflasi nasional masih diwarnai oleh lemahnya perekonomian, terutama karena dampak Covid 19 sejak Maret 2020.  Dampaknya, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Seiring dengan ekonomi yang tumbuhnya melambat, inflasi dapat terkontrol,” jelas Naek Tigor Sinaga.

Untuk Jayapura, inflasi tahunan terjadi sekiranya 0,75 persen, masih jauh dari inflasi nasional dengan 1,68 persen. Diketahui, inflasi di Jayapura tidak terlalu berfluktuasi dibandingkan Merauke dan Mimika yang juga dihitung inflasinya.

“Meskipun inflasi 2020 cukup terkendali, perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian yang cukup intensif. Selama 2020, di Kota Jayapura, kelompok penyumbang inflasi 2020 yang dominan adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,43 persen,” tambahnya.

Baca Juga :  Freeport Sumbang Rp 1,5 M ke Satgas Covid-19 Provinsi Papua

Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menambahkan, memasuki 2021, di Januari, terjadi deflasi -0,42 persen month-to-month (mtm), dengan inflasi 0,15 persen year of year (yoy). Untuk Februari, terjadi inflasi 0,72 persen mtm dan 0,48 persen yoy. Sedangkan di Maret, inflasi mencapai 1,07 persen mtm dan 1,85 persen yoy.

“Kota Jayapura dominan di sektor jasa dan perdagangan, sehingga PAD kita sebelum Covid 19 adalah Rp 250 miliar, dan dengan adanya Covid 19 turun menjadi Rp 150 miliar. Memang anjlok dari sisi pendapatan. Sangat menganggu ekonomi kota,” ungkap Dr. Benhur Tomi Mano, MM. (gr/wen)

Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jayapura digelar di Swiss Belhotel Jayapura, Senin (19/4) kemarin. ( FOTO: gratianus silas/cepos)

Maret, Terjadi Inflasi 1,07 Persen (mtm) di Kota Jayapura

JAYAPURA- High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jayapura digelar di Swiss Belhotel Jayapura, Senin (19/4) kemarin. Dalam kesepakatan TIPD Kota Jayapura untuk pengendalian cepat menuju Papua Satu Harga, fokus utama di 2021 ini tak lain adalah stabilisasi, mengurangi disparitas harga.

Hal ini diwujudkan dengan 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Keterjangkauan harga terwujud dengan mendukung proyek pembangunan perluasan kapasitas jalan dan jembatan, menyusun SK Wali Kota Jayapura tentang harga kelayakan setiap distrik untuk jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta optimalisasi penggunaan cold storage di Pasar Baru Youtefa.

Untuk menjaga ketersediaan pasokan, peningkatan produksi pangan strategis Kota Jayapura, meningkatkan kualitas dan cadangan pangan di sektor perikanan, serta menyusun peta komoditas unggulan dan potensi pangan di Kota Jayapura perlu dilakukan.

Baca Juga :  Saatnya Bertindak, Bukan Lagi Diskusi dan Berencana

Hal ini tak lain berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah Kota Jayapura. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Naek Tigor Sinaga, menjelaskan pada 2020, capaian inflasi di Kota Jayapura terkendali dan cukup stabil.

“Di 2020, inflasi nasional masih diwarnai oleh lemahnya perekonomian, terutama karena dampak Covid 19 sejak Maret 2020.  Dampaknya, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Seiring dengan ekonomi yang tumbuhnya melambat, inflasi dapat terkontrol,” jelas Naek Tigor Sinaga.

Untuk Jayapura, inflasi tahunan terjadi sekiranya 0,75 persen, masih jauh dari inflasi nasional dengan 1,68 persen. Diketahui, inflasi di Jayapura tidak terlalu berfluktuasi dibandingkan Merauke dan Mimika yang juga dihitung inflasinya.

“Meskipun inflasi 2020 cukup terkendali, perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian yang cukup intensif. Selama 2020, di Kota Jayapura, kelompok penyumbang inflasi 2020 yang dominan adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,43 persen,” tambahnya.

Baca Juga :  Gaung Natal Jangan Tenggelam Karena Euforia Pemilu

Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menambahkan, memasuki 2021, di Januari, terjadi deflasi -0,42 persen month-to-month (mtm), dengan inflasi 0,15 persen year of year (yoy). Untuk Februari, terjadi inflasi 0,72 persen mtm dan 0,48 persen yoy. Sedangkan di Maret, inflasi mencapai 1,07 persen mtm dan 1,85 persen yoy.

“Kota Jayapura dominan di sektor jasa dan perdagangan, sehingga PAD kita sebelum Covid 19 adalah Rp 250 miliar, dan dengan adanya Covid 19 turun menjadi Rp 150 miliar. Memang anjlok dari sisi pendapatan. Sangat menganggu ekonomi kota,” ungkap Dr. Benhur Tomi Mano, MM. (gr/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya