JAYAPURA– Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohiait mengatakan, penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA 2025 akan dilaksanakan sebelum akhir tahun ini. “Kita upayakan DPA akan diserahkan minggu-minggu depan, sekitar tanggal 20 atau tanggal 23 sebelum libur,” kata Sohilait, Selasa (17/12).
Sebagaimana diketahui Pemkot Jayapura sejak 2024 sudah menggunakan DPA digital. Penyerahan DPA digital kepada setiap pimpinan OPD hanya berupa menerima barcode lalu melakukan scan, sehingga aplikasi DPA bisa diakses.
Ini merupakan sebuah pencapaian besar yang dilakukan oleh Pemkot Jayapura di mana telah menggunakan DPA secara digital. Dirinya berharap, para pimpinan OPD dapat menyesuaikan dengan regulasi yang telah jalankan, sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang SIPD.
“Karena untuk tahun 2024 secara nasional, pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi dari Kemendagri yaitu SIPD RI.”katanya.
Untuk itu, dia berharap, kepala OPD akan menggunakan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Karena DPA itu merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD.
Karena itu, kata dia, apabila DPA itu sudah diserahkan setiap kepala OPD perlu menyampaikan DPA yang telah disahkan kepada satuan kerja yang melakukan pengawasan daerah. Selain itu setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA– Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohiait mengatakan, penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA 2025 akan dilaksanakan sebelum akhir tahun ini. “Kita upayakan DPA akan diserahkan minggu-minggu depan, sekitar tanggal 20 atau tanggal 23 sebelum libur,” kata Sohilait, Selasa (17/12).
Sebagaimana diketahui Pemkot Jayapura sejak 2024 sudah menggunakan DPA digital. Penyerahan DPA digital kepada setiap pimpinan OPD hanya berupa menerima barcode lalu melakukan scan, sehingga aplikasi DPA bisa diakses.
Ini merupakan sebuah pencapaian besar yang dilakukan oleh Pemkot Jayapura di mana telah menggunakan DPA secara digital. Dirinya berharap, para pimpinan OPD dapat menyesuaikan dengan regulasi yang telah jalankan, sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang SIPD.
“Karena untuk tahun 2024 secara nasional, pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi dari Kemendagri yaitu SIPD RI.”katanya.
Untuk itu, dia berharap, kepala OPD akan menggunakan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Karena DPA itu merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD.
Karena itu, kata dia, apabila DPA itu sudah diserahkan setiap kepala OPD perlu menyampaikan DPA yang telah disahkan kepada satuan kerja yang melakukan pengawasan daerah. Selain itu setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
