Bawaslu RI: Politik Uang Adalah Politik yang Mencederai Demokrasi
JAYAPURA-Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu 2019, pada tanggal 17 April 2019 yang semakin dekat, maka untuk mensukseskan hajatan nasional itu, Distrik Abepura, melaksanakan Jalan Santai dan sosialisasi Pemilu dengan melakukan pencanangan Abepura sebagai Distrik Tolak Golput dan Tolak Politik Uang, yang dibuka Wakil Wali Kota Jayapura Ir.H.Rustan Saru, MM., dan Kepala Distrik Abepura Dionisius J.A.Deda, S.STP.,bersama Caleg di wilayah Distrik Abepura.
Wakil Wali Kota Jayapura Ir.H.Rustan Saru, MM.,mengatakan, melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Distrik Abepura bisa semua menggunakan hak pilihnya datang ke TPS, dan diharapkan para Caleg di Wilayah Distrik Abepura harus jujur dalam mensukseskan Pemilu.
“Masyarakat Kota Jayapura khususnya Distrik Abepura, harus ikut sukseskan Pemilu 2019, gunakan hak pilih, jangan Golput dan bagi Caleg harus jujur jangan lakukan politik uang,’’terangnya dalam acara itu.
Rustan Saru juga mengakui, dengan sisa waktu yang masih ada, diharapkan sosialisasi terus dilakukan, supaya masyarakat tahu, semua menggunakan hak pilihnya.
Sementara itu, Kepala Distrik Abepura mengatakan kegiatan tersebut dilakukan, dengan tujuan supaya warga Distrik Abepura bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019, Tidak ada yang Golput dan tolak politik uang, karena dalam kegiatan ini, juga melibatkan Caleg wilayah Distrik Abepura, supaya warga tahu.
“Untuk di Distrik Abepura jatah kursi di DPRD Kota Jayapura ada 12 kursi, yang diperebutkan 270 orang, untuk jumlah DPT Pemilu data saat ini sudah ada 82 ribu orang dan ini akan kami lakukan tahapan pendataan lagi,’’ujarnya.
Bawaslu RI yang turut hadir dalam kegiatan tersebut sangat mengapresiasi pencanangan dan Deklarasi Abepura sebagai salah satu Distrik yang menolak Golput dan Politik Uang dalam Pemilu 17 April mendatang yang penyelenggaraannya akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
“Politik uang ini merupakan salah satu hal yang harus kita lawan bersama dalam proses Pemilu mendatang. Politik uang atau politik transaksional ini adalah politik yang mencederai demokrasi dan bisa dikatakan hal itu adalah racun demokrasi yang nantinya akan menyebabkan menimbulkan korupsi. Maka hal itu tentu harus kita awali dari hulunya, dalam hal ini masyarakat,” ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan, S.H., M.H di Abepura kepada wartawan.
“Karena salah satu upaya untuk mensukseskan kompetisi dalam Pemilu 17 April mendatang dengan cara tolak politik uang dan tolak golput, diharapkan ini dimaknai dengan baik oleh masyarakat, sehingga nanti akan tercipta demokrasi yang bersih dan jujur juga adil, ” paparnya.(dil/kim/wen)
