JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda mengaku sedikit kecewa dengan pernyataan Dirut PT Freeport Indonesia (PT.FI), Tony Wenas terkait pembayaran pajak air permukaan yang akhirnya harus dibayarkan. Kata Yunus Wonda statemen Wenas yang menyampaikan bahwa nominal pajak tersebut sebenarnya tak harus dibayarkan memberi kesan bahwa apa yang diperjuangkan pemerintah Provinsi Papua selama ini dan akhirnya berhasil seperti sebuah nilai belas kasihan. Seperti bukan menjadi hak Papua untuk menerima itu.
Ia meminta statemen seperti ini tak lagi disampaikan karena hanya melahirkan polemik. “Pertama kami berterimakasih kepada PT Freeport yang akhirnya menyetujui untuk membayar pajak air permukaan. Ini perjuangan yang cukup lama oleh Pemprov bahkan harus ditempuh dengan jalur hukum dan akhirnya dimenangkan meski kami sedikit gerah mendengar statemen itu,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, Senin (12/5).
Disini Yunus menjelaskan bahwa apa yang diperjuangkan Gubernur Lukas Enembe atas nama Papua bukan meminta atau memohon belas kasihan dari Freeport. Itu adalah bagian dari kewajiban Freeport sesuai undang-undang untuk membayar dan semua sudah sesuai dengan bunyi keputusan hukum.
“Kita di Indonesia yang memahami persoalan Freeport. Namun yang kami sesalkan adalah pernyataan Dirutnya Pak Wenas soal kalimat sebenarnya tak harus dibayarkan, apa-apaan ini,” cecar Yunus Wonda. Ia menjelaskan bahwa Gubernur Lukas Enembe menempuh jalan menyampaikan langsung kepada CEO Freeport Mac Moran atau pemiliknya yang ada di Amerika dan direspon.
“Ini artinya Freeport Indonesia yang dikomandoi Pak Wenas gagal. Jangan terlalu bangga memimpin Freeport. Saya katakan begini jika itu sudah disetujui untuk dibayarkan sesuai putusan hukum maka tak perlu mengatakan tak perlu harus dibayarkan. Ini membuat kami bertanya-tanya jangan –jangan sebenarnya ada banyak hal yang harus dibayarkan namun dibuat seperti kami tak paham dan akhirnya tak dibayarkan,” sindirnya.
Ditambahkan jangan-jangan dengan berbagai dalih sana sini akhirnya Pemprov Papua gagal mendapatkan hak-haknya. “Saya pikir jika Gubernur tak bertemu pihak Freerport Mac Moran bisa saja ini tetap tak dibayarkan. Tapi karena gubernur bertemu langsung akhirnya ada solusi. Terkait air permukaan ini kami anggap Freeport Indonesia gagal dan jangan katakan sebenarnya tak harus dibayarkan lagi, itu lucu,” tegasnya.
DPRP kata Yunus sempat berfikir jika ada persoalan lain mungkin akan langsung bertemu pimpinan Freeport di Amerika ketimbang berdiskusi dengan pimpinan Freeport di Indonesia.
“Bisa saja itu kami lakukan, tak perlu ngobrol dengan yang ada disini,” singgungnya. Selain air permukaan perjuangan lain yang sedang didorong DPRP kata Yunus adalah meminta Freeport ikut membantu venue PON tahun 2020.
“Kami yakin Freeport punya kemampuan itu. Walau tidak tertulis, kami pikir pertanggungjawaban moril mereka harus ada. Tak hanya di Timika tapi bisa membantu di luar Timika,” pungkasnya. (ade/gin)
