JAYAPURA – Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo menyampaikan bahwa ia mendapatkan laporan dari banyak warga yang menyebut ada oknum kepala kelurahan di Kota Jayapura yang terlibat dalam politik. Bentuknya adalah mengatur KPS dan KPPS yang sejatinya bukan tugas dari kepala kelurahan. Ia mengingatkan untuk siapapun yang bertatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjauhi keterlibatan dalam politik karena hanya akan menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Sejumlah warga datang ke saya dan menyampaikan seperti itu bahwa ada oknum kepala kelurahan di Jayapura yang mengatur–ngatur. Ada yang sudah masuk sebagai KPPS namun menahan blanko-blanko yang terdaftar. Saya bingung kok lurah sampai ikut-ikut seperti ini,” kata Rollo kepada Cenderawasih Pos, kemarin. Harusnya kata Rollo kepala kelurahan ini justru memfasilitasi karena statusnya ASN. Rollopun berjanji akan melaporkan jika memang benar informasi yang diterima. “Saya akan cek apakah ini dan jika betul maka akan kami laporkan,” jelasnya.
“Ngapain terlibat politik praktis kan tupoksinya bukan mengurus KPS, KPPS maupun PPD. Memang lurah ini yang punya warga tapi jangan sampai mengatur perangkat, ia harus independen dan ini pesta demokrasi. Jangan dari sikap ini akhirnya muncul masalah,” bebernya. Rollo menyampaikan bahwa sebagai politisi yang cukup kenyang makan garam dirinya cukup paham bahwa soal PPS atau KPPS ini menjadi tugas KPU maupun PPD, sehingga ASN jangan coba-coba masuk apalagi mengatur. Biarkan itu menjadi bagian dari tugas KPU dan pejabat hanya memfasilitasi, bukan mengatur. (ade/wen)
Abisai Rollo
JAYAPURA – Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo menyampaikan bahwa ia mendapatkan laporan dari banyak warga yang menyebut ada oknum kepala kelurahan di Kota Jayapura yang terlibat dalam politik. Bentuknya adalah mengatur KPS dan KPPS yang sejatinya bukan tugas dari kepala kelurahan. Ia mengingatkan untuk siapapun yang bertatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjauhi keterlibatan dalam politik karena hanya akan menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Sejumlah warga datang ke saya dan menyampaikan seperti itu bahwa ada oknum kepala kelurahan di Jayapura yang mengatur–ngatur. Ada yang sudah masuk sebagai KPPS namun menahan blanko-blanko yang terdaftar. Saya bingung kok lurah sampai ikut-ikut seperti ini,” kata Rollo kepada Cenderawasih Pos, kemarin. Harusnya kata Rollo kepala kelurahan ini justru memfasilitasi karena statusnya ASN. Rollopun berjanji akan melaporkan jika memang benar informasi yang diterima. “Saya akan cek apakah ini dan jika betul maka akan kami laporkan,” jelasnya.
“Ngapain terlibat politik praktis kan tupoksinya bukan mengurus KPS, KPPS maupun PPD. Memang lurah ini yang punya warga tapi jangan sampai mengatur perangkat, ia harus independen dan ini pesta demokrasi. Jangan dari sikap ini akhirnya muncul masalah,” bebernya. Rollo menyampaikan bahwa sebagai politisi yang cukup kenyang makan garam dirinya cukup paham bahwa soal PPS atau KPPS ini menjadi tugas KPU maupun PPD, sehingga ASN jangan coba-coba masuk apalagi mengatur. Biarkan itu menjadi bagian dari tugas KPU dan pejabat hanya memfasilitasi, bukan mengatur. (ade/wen)
