JAYAPURA-Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua dalam rangka reses masa persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (12/7). Dalam Kunker tersebut, Tim Kunker Komisi IX DPR RI yang diketuai Emanuel Melkiades Laka Lena menemui Pemprov Papua beserta jajarannya dan instansi terkait di wilayah setempat.
Emanuel mengatakan, pihaknya ingin menyerap berbagai aspirasi menyangkut isu penting di bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan di Provinsi Papua. Misalnya di aspek kesehatan soal penanganan pandemi Covid-19, termasuk penyakit malaria, juga tantangan terkait kebutuhan tenaga kesehatan dan dokter.
“Pertemuan itu juga menyerap aspirasi soal tantangan dan penanganan masalah stunting yang butuh sinergitas dari pusat sampai tingkat daerah. Banyak potensi yang bisa dilakukan untuk menangan stunting di Papua, tapi semua tergantung bagaimana kita bisa menggerakannya secara sinergis dengan semua kekuatan kita,” kata Emanuel kepada wartawan.
Disamping itu, pihaknya juga mencatat isu ketenagakerjaan di Papua, terkait kebutuhan dan prospek tenaga kerja yang begitu bagus. Termasuk ada permintaan pelatihan melalui BLK.
“Pertemuan ini sangat baik dan seluruh anggota Komisi IX DPR RI sangat serius memberikan catatan dan merespon berbagai isu penting tersebut. Masukan-masukan bagi kami ini sangat bermanfaat untuk mendukung kinera Komisi IX DPR RI,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Arry Pongtiku menyampaikan perkembangan kasus Covid -19 di Papua yang saat ini melandai, sementara cakupan vaksinasi baru 33 persen.
“Kasus aktif Covid saat ini hanya lima kasus, sementara vaksinasi kita masih tertinggal jauh karena bukan hanya masalah geografis, tapi ada masyarakat tidak punya NIK, ada pula yang sudah divaksinasi tapi tidak bisa masuk karena tidak ada NIK,” jelasnya.
Lanjut Ary menjelaskan, selain itu kondisi SDM kesehatan di Papua yang terbatas. Dimana sampai sekarang sekitar 52 persen puskesmas di Papua tidak memiliki dokter. Sehingga itu, pihaknya harus perkuat SDM baik itu dokter puskesmas maupun spesialis.
“Semoga dengan dibangunya RSP Uncen, Papua bisa produksi dokter umum, spesialis dan dokter gigi sehingga nanti kebutuhan dokter di Papua bisa diatasi,” ungkapnya.
Selain itu kata Arry, pertemuan itu juga membahas mengenai penyakit malaria dan kasus HIV yang masih tinggi di Papua. Sebagaimana ada masukan untuk Dinkes melakukan pemetaan dengan baik, melakukan screening dan mengobati secara cepat.
Hal lain yang dibahas yakni mengenai jaminan kesehatan Orang Asli Papua dari BPJS. Pasalnya, hingga kini masih bayak orang Papua yang tidak bisa mengakses layanan tersebut karena masalah NIK.
“Dari BPJS sampaikan sudah mengcover cukup banyak warga di Papua, bahkan dilaporkan pada 2022 ini hampir 100 persen. Tetapi kan dalam kenyataannya masih banyak orang Papua yang tidak bisa akses. Ini semua dibahas sebagai masukan bagi Komisi IX DPR RI dan diharapkan nanti ada solusinya,” pungkasnya. (fia/tri)
