JAYAPURA-Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elia Tabuni, mengatakan cakupan imunisasi rutin lengkap (IRL) di Papua meskinya mengalami peningkatan, akan tetapi masa covid 19, yang berlangsung lama, membjat cakupan pelayanan mengalami gangguan yang signifikan. Sehingga pohaknya baru memperbaiki sistem ditahun 2024 ini.
Hal lain rendahnya cskuoan IRL ini karena pasca adanya pemekaran DOB, adanya perbaikan sistem administrasi, sehingga pelaporan daei setiap daerah harus dilakukan perubahan.
Tidak hanya itu laporan cakuoan imunisasi menjadi terganggu dikarenakan dukungan jaringan internet yang tidak memadai.
Sehingga Terdapat gap (Kesenjangan) antara data pelaporan Manual dan alikasi ASIK sangat jsuh berbeda. Lebih lanjut belum maksimalnya pelaksanaan imunisasi antigen baru (spt. Rv dan PCV).
Tingginya angka left out BCG dan DPT sehingga dari laporan hanya terdapat tiga kabupaten yang melaporkan data PWS di bulan Maret 2024 diantaranya Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, dan Keerom.
Adapun cakupan IRL paling rendah di Kabupaten Mamberamo raya, disusul Kabupaten Waropen, dan Yapen dan Kabupaten Supiori. “Daerah daerah ini cakupan IRL nya masih dibawa 50 persen,” kata Elia, Selasa (9/7).
Rendshnya cakupan IRL di beberapa Kabupaten ini, terjadi karena dukungan pemerintah maupun instansi terkait masih sangat rendah, selain itu karena faktor tingkat keamanan yang sering mengalami gangguan.
“Seperti Yapen Waropen dan Supiori itu selalu mendapatkan gangguan, sehingga cakupan IRLnya terganggu,” bebernya.
Cakuoan dengan IRL baik kata Elia bkasanya di Kabupaten Jayapura, Keerom, Biak Numfor dan Kota Jayapura. “Meski masih dibawa target tapi capainnya bisa diatas 50 persen,” jelasnya.
Langlah yang perlu dilakukan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemetakan puskesmas prioritas, mengupdate mikroplaning, melakukan supervisi suportif untuk meningkatkan kemampuan petugas, dan memastikan semua sasaran diimunisasi. Kemudian melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan imunisasi antigen baru khususnya pada level puskesmas.
Kabupaten juga wajib melakukan evaluasi program secara rutin (per triwulan). Tidak hanya itu pemerintah daersh juga wajib memberikan umpan balik cakupan imunisasi melalui surat resmi kepada puskesmas. Berkoordinasi dengan RS dan atau klinik swasta yang melakukan pelayanan imunisasi (khususnya imunisasi HB0) untuk melaporkan pelayanan imunisasi ke Dinkes Kota secara rutin dan tepat waktu.
“Kami mengharapkan pemerintah daerah masyarakat msupun elemen penting mendukung kinerja tenaga kesehatan sehingga cskupan IRL kita di Papua meningkat sesuai target yang ditentukan,” pungkas Elia (rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
