JAYAPURA – Dalam rangka memperingati, 25 tahun tragedi di Abepura, Komite Nasional papua Barat (KNPB) wilayah Numbay bersama Mahasiswa serta rakyat Nduga melaksanakan sejumlah rangkaian doa bersama berupa pemasangan lilin kembali di Abepura, Minggu (8/12).
KNPB menyebut tragedi tersebut merupakan ‘Tragedi Abepura Berdarah’ yang terjadi di Asrama Ninmin Jalan Biak Abepura, Kota Jayapura Papua, pada 7 Desember 2000 silam.
Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wilayah Numbay Nason Kelnea menyebutkan bahwa, tragedi Abepura berdarah menjadi salah satu catatan kelam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Papua.
“Peristiwa kekerasan yang terjadi pada 7 Desember 2000 itu memperlihatkan penggunaan kekuatan militer secara berlebihan terhadap mahasiswa dan warga sipil. Hingga kini, berbagai peristiwa serupa yang terjadi di tanah Papua masih menyisakan luka dan tuntutan keadilan,” jelas Nason Kelnea dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (8/12).
Bagi keluarga korban, ketidakjelasan penyelidikan selama bertahun-tahun menimbulkan kesan bahwa negara tidak sungguh-sungguh menghadirkan kebenaran. Menurut Nason, tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang diselesaikan secara tuntas melalui proses hukum yang transparan, padahal rentetan peristiwa kekerasan terus berulang
JAYAPURA – Dalam rangka memperingati, 25 tahun tragedi di Abepura, Komite Nasional papua Barat (KNPB) wilayah Numbay bersama Mahasiswa serta rakyat Nduga melaksanakan sejumlah rangkaian doa bersama berupa pemasangan lilin kembali di Abepura, Minggu (8/12).
KNPB menyebut tragedi tersebut merupakan ‘Tragedi Abepura Berdarah’ yang terjadi di Asrama Ninmin Jalan Biak Abepura, Kota Jayapura Papua, pada 7 Desember 2000 silam.
Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wilayah Numbay Nason Kelnea menyebutkan bahwa, tragedi Abepura berdarah menjadi salah satu catatan kelam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Papua.
“Peristiwa kekerasan yang terjadi pada 7 Desember 2000 itu memperlihatkan penggunaan kekuatan militer secara berlebihan terhadap mahasiswa dan warga sipil. Hingga kini, berbagai peristiwa serupa yang terjadi di tanah Papua masih menyisakan luka dan tuntutan keadilan,” jelas Nason Kelnea dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (8/12).
Bagi keluarga korban, ketidakjelasan penyelidikan selama bertahun-tahun menimbulkan kesan bahwa negara tidak sungguh-sungguh menghadirkan kebenaran. Menurut Nason, tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang diselesaikan secara tuntas melalui proses hukum yang transparan, padahal rentetan peristiwa kekerasan terus berulang
