Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meminimalisir praktik penurunan kualitas bahan pangan oleh oknum mitra. Dengan adanya label harga yang transparan, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan.
Salah satu SPPG di Papua yang telah menerapkan perintah tersebut adalah SPPG Siriwini Nabire Papua Tengah. SPPG ini menurutnya sebagai contoh untuk SPPG yang lain di seluruh wilayah Papua.
Djimmy menambahkan bahwa kebijakan ini juga dirancang untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan integritas di kalangan mitra penyedia. Ketika harga dan komposisi makanan terbuka lebar, setiap upaya untuk mengurangi kualitas bahan akan lebih mudah terdeteksi oleh publik.
BGN memandang transparansi sebagai elemen krusial dalam peningkatan kualitas tata kelola program MBG yang kini telah menjangkau ratusan unit SPPG yang tersebar di Papua. Menurutnya melalui sistem pelabelan ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai komposisi gizi serta nilai belanja dari setiap menu yang disajikan.
Mengenai sanksi bagi SPPG yang belum sepenuhnya menerapkan kebijakan ini, akan dilakukan secara bertahap. Mengingat instruksi ini baru disampaikan beberapa hari lalu, diperlukan masa penyesuaian bagi para pelaksana.
Dengan diterapkannya transparansi harga dan kandungan gizi, program MBG diharapkan tidak hanya mampu memperkuat asupan nutrisi bagi anak-anak di Papua, tetapi juga secara fundamental membangun budaya tata kelola yang lebih terbuka dan partisipatif di tingkat pelaksana program. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meminimalisir praktik penurunan kualitas bahan pangan oleh oknum mitra. Dengan adanya label harga yang transparan, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan.
Salah satu SPPG di Papua yang telah menerapkan perintah tersebut adalah SPPG Siriwini Nabire Papua Tengah. SPPG ini menurutnya sebagai contoh untuk SPPG yang lain di seluruh wilayah Papua.
Djimmy menambahkan bahwa kebijakan ini juga dirancang untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan integritas di kalangan mitra penyedia. Ketika harga dan komposisi makanan terbuka lebar, setiap upaya untuk mengurangi kualitas bahan akan lebih mudah terdeteksi oleh publik.
BGN memandang transparansi sebagai elemen krusial dalam peningkatan kualitas tata kelola program MBG yang kini telah menjangkau ratusan unit SPPG yang tersebar di Papua. Menurutnya melalui sistem pelabelan ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai komposisi gizi serta nilai belanja dari setiap menu yang disajikan.
Mengenai sanksi bagi SPPG yang belum sepenuhnya menerapkan kebijakan ini, akan dilakukan secara bertahap. Mengingat instruksi ini baru disampaikan beberapa hari lalu, diperlukan masa penyesuaian bagi para pelaksana.
Dengan diterapkannya transparansi harga dan kandungan gizi, program MBG diharapkan tidak hanya mampu memperkuat asupan nutrisi bagi anak-anak di Papua, tetapi juga secara fundamental membangun budaya tata kelola yang lebih terbuka dan partisipatif di tingkat pelaksana program. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
