JAYAPURA-Meski banyak yang memuji suksesnya pelaksanaan PON XX di Papua, ternyata setelah event berakhir pada Oktober 2021 lalu, hingga kini masih ada PR yang belum dituntaskan. Bentuknya adalah hutang kepada para pengusaha yang terlibat dalam mensukseskan event 4 tahun sekali ini.
Hal ini disampaikan Ketua DPR Papua, Johny Banua saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/4). Kata Johny beberapa hari terakhir ini, ia menerima tamu yang tak lain adalah pengusaha yang terlibat dalam PON. Kebanyakan mengeluh karena belum dibayarkan.
“Jadi ada sejumlah pengusaha yang datang dan menyampaikan kepada kami bahwa ada pekerjaan, kontrak – kontrak sudah dilakukan dan sudah menyelesaikan pekerjaan mereka, namun belum dibayarkan,” kata Johny, Kamis (8/4).
Ia menyebut berani berbicara lantaran sumber dananya yang digunakan adalah APBD dan setahu DPRP dalam rapat dengan TAPD, pihaknya sempat mempertanyakan untuk memastikan apakah dana APBD yang diberikan untuk PON sudah 100 persen cair atau belum.
“Itu dijawab sudah 100 persen dibayarkan. Artinya tak boleh ada hutang kepada pihak ketiga yang akhirnya membebani APBD, sebab jika masih menyisakan hutang ini bakal repot,” wantinya. “Kalau soal APBN kami tidak terlalu mau masuk kesana, meski kami dengar ada juga yang mengeluh belum dibayarkan dengan sumber dana dari APBN,” sambungnya.
Untuk APBD Provinsi yang digunakan untuk PON, menurut Johny menghabiskan anggaran Rp 1,7 triliun, dimana dukungan terakhir sebesar Rp 600 miliar. “Kami masih menampung dulu aspirasi yang dikeluhkan sebelum nantinya kami pertanyakan. Ada juga beberapa cabor dan pihak ketika yang juga mengatakan belum diselesaikan. Ini juga patut kami pertanyakan. Sebab ini uang rakyat dan semangat yang kita bawa ketika itu adalah sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses administrasi,” imbuhnya.
Yang membuat ketua DPRP prihatin adalah ada juga pengusaha yang datang merupakan orang asli Papua. Yang kini kebingungan untuk membayar bunga di bank. “Jadi ini benar, ada pengusaha yang kerja mendahului dan mereka pinjam uang di bank kemudian kini terkena denda. Bagi kami, bila semua hutang tidak dibicarakan dengan baik tentu ke depan repot, sebab tahun ini tidak dianggarkan maka tidak bisa dibayarkan, lalu kalau mau dibayarkan tahun depan itu butuh proses yang sangat panjang dan ini menyusahkan pengusaha yang sudah bekerja,” tutupnya.
Sementara Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda menyampaikan bahwa saat ini posisinya sedang berada di Jakarta untuk mengurus sisa anggaran PON yang belum dibayarkan pemerintah pusat. “Iya ada di Jakarta, lagi mengurus anggaran PON kemarin,” tutup Wonda. (ade/tri)
