Unit produksi sebutnya juga membuka peluang kemitraan dengan UMKM, industri lokal, hingga pemerintah daerah. Kerja sama ini melahirkan ekosistem vokasi yang produktif dan berkelanjutan.
Di satu sisi, salah satu tantangan besar SMK yang memiliki TEFA adalah pengelolaan keuangan hasil produksi. Ungkapnya selama ini banyak sekolah terkendala karena mekanisme keuangan daerah yang kaku dan tidak fleksibel. Padahal dunia usaha bergerak cepat dan membutuhkan respon cepat pula.
Karena itu, pemerintah memungkinkan SMK untuk dikelola melalui pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan harapan melalui BLUD, sekolah diberikan keleluasaan mengelola pendapatan dari unit produksi tanpa melanggar tata kelola keuangan negara.
“Dengan BLUD, SMK dapat membeli bahan baku dengan cepat, memperbaiki peralatan tanpa harus menunggu tahun anggaran, membayar instruktur industri, memberi insentif bagi guru produktif, mengembangkan usaha untuk keberlanjutan pembelajaran,” terangnya.
Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas mutu dan layanan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Papua khususnya Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan wajib memastikan bahwa setiap SMK bergerak ke arah yang sama. Sehingga relevan dengan kebutuhan industri, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada hasil.
Beberapa langkah strategis yang sedang dan perlu terus dikembangkan, beberapa di antaranya; Menetapkan standar TEFA di seluruh SMK agar pembelajaran produksi terintegrasi dengan kurikulum dan SKKNI.
Kemudian, mendorong tiap SMK mengembangkan unit produksi yang sesuai potensi daerah. Selain itu, mengoptimalkan bantuan pemerintah pusat, termasuk program revitalisasi SMK, Juknis TEFA, dan dukungan Dirjen Vokasi. Serta, mengintegrasikan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan ekonomi Papua, seperti perikanan, pertanian, pariwisata, konstruksi, dan layanan teknologi.
