JAYAPURA – Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dipimpin oleh Poengky Indarti, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, Program Manager Jurnalisme Aman HRWG, Jesse Adam Halim, menggelar sosialisasi mengenai kertas posisi perlindungan hukum untuk jurnalis dan kebebasan pers.
Kertas posisi tersebut ditujukan bagi anggota Polri. Acara yang berlangsung di Hotel Swiss-Bell, Kota Jayapura pada Jumat (5/7) dihadiri oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Yosi Muhamartha, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowojuga Ketua AJI Jayapura, Lucky Ireeuw.
Dalam sambutannya, Poengky Indarti menyoroti pentingnya pemajuan sistem demokrasi di Indonesia. “Kebanggaan kita sebagai negara yang paling demokratis di kawasan perlu disertai dengan tekad yang kuat dan bulat untuk menjamin kebebasan Pers di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Indonesia yang mengajukan diri kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB di tahun 2024”, kata Poengky kemarin.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Irwasda Polda Papua menyatakan, Polri dan pers adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Peran Pers dalam pemberitaan sangat penting. “Polri dan Pers merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran pers dalam pemberitaan sangat penting,” ujarnya.
JAYAPURA – Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dipimpin oleh Poengky Indarti, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, Program Manager Jurnalisme Aman HRWG, Jesse Adam Halim, menggelar sosialisasi mengenai kertas posisi perlindungan hukum untuk jurnalis dan kebebasan pers.
Kertas posisi tersebut ditujukan bagi anggota Polri. Acara yang berlangsung di Hotel Swiss-Bell, Kota Jayapura pada Jumat (5/7) dihadiri oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Yosi Muhamartha, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowojuga Ketua AJI Jayapura, Lucky Ireeuw.
Dalam sambutannya, Poengky Indarti menyoroti pentingnya pemajuan sistem demokrasi di Indonesia. “Kebanggaan kita sebagai negara yang paling demokratis di kawasan perlu disertai dengan tekad yang kuat dan bulat untuk menjamin kebebasan Pers di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Indonesia yang mengajukan diri kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB di tahun 2024”, kata Poengky kemarin.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Irwasda Polda Papua menyatakan, Polri dan pers adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Peran Pers dalam pemberitaan sangat penting. “Polri dan Pers merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran pers dalam pemberitaan sangat penting,” ujarnya.
