Friday, March 29, 2024
25.7 C
Jayapura

Papua Belum Siap Pemilu Serentak

Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda

JAYAPURA  – Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda melihat bahwa Pemilu tahun 2019 ini meski telah dipersiapkan jauh-jauh hari ternyata masih saja banyak kekurangan. Bahkan menurutnya lebih amburadul dari Pemilu sebelumnya. KPU kata Yunus belum siap dengan pesta demokrasi yang serentak dan ia menganggap ini termasuk pelaksanaan Pemilu yang buruk. “Saya melihat kita baik di Papua maupun Indonesia belum siap dengan  agenda yang dilakukan bersamaan. Pilpres dan Pileg untuk semua tingkatan,” kata Yunus melalui ponselnya, Rabu (1/5).

 Penilaiannya adalah mulai dari jadwal yang tidak serentak, keterlambatan penghitungan hingga masih banyak dilakukan PSU maupun pencoblosan yang molor. “Selain itu ada banyak petugas yang jadi korban,ini miris sekali. Kita yang harusnya berpesta tapi malah berduka dengan banyaknya korban. Kami prihatin,” katanya.  Ia juga menyebut banyak masyarakat yang kehilangan hak pilih akibat penundaan waktu pencoblosan. Masyarakat yang awalnya semangat akhirnya mulai tidak antusias untuk terlibat karena ditunda. 

Baca Juga :  Tiga Kasus HAM Berat Tak Kunjung Disidangkan

 Begitu juga dengan sistem di KPU dari pusat hingga kabupaten kota yang menurutnya perlu dievaluasi untuk mengantisipasi Pemilu yang berskala besar seperti ini. “Saya melihat KPU kewalahan dan belum siap sehingga bagi saya ini sebaiknya Pemilu berikutnya jangan digabung dulu. Benahi semua   baru dilaksanakan bersamaan. Kalau direncanakan tahun 2024 saya pikir jangan dulu,” bebernya. Hal lain yang juga masih ditemukan kata politisi Partai Demokrat ini adalah ketika pencoblosan dilakukan 17 April ternyata dua minggu setelah itu masih banyak berita acara yang berada di luar, bukan di KPU. 

 “Ini yang saya amati, masih banyak hasil rekapitulasi suara yang berada di PPD dan ini terlalu lama jadwal di luar. Harusnya 2-3 hari suara sudah masuk hingga tak ada ruang untuk bermain, tak ada ruang untuk lahirnya jual beli suara  karena rakyat sudah menyerahkan suaranya untuk diteruskan,” jelasnya. “Karenanya kami akan melihat ketegasan  Panwas sebab ia Polisinya Pemilu. Harus ada tindakan tanpa semua harus menunggu pengaduan. Jika ada temuan ya sikapi,” singgungnya. (ade/wen) 

Baca Juga :  Dedi Hardono Gantikan JO Sembiring Jabat Danrem 172/PWY
Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda

JAYAPURA  – Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda melihat bahwa Pemilu tahun 2019 ini meski telah dipersiapkan jauh-jauh hari ternyata masih saja banyak kekurangan. Bahkan menurutnya lebih amburadul dari Pemilu sebelumnya. KPU kata Yunus belum siap dengan pesta demokrasi yang serentak dan ia menganggap ini termasuk pelaksanaan Pemilu yang buruk. “Saya melihat kita baik di Papua maupun Indonesia belum siap dengan  agenda yang dilakukan bersamaan. Pilpres dan Pileg untuk semua tingkatan,” kata Yunus melalui ponselnya, Rabu (1/5).

 Penilaiannya adalah mulai dari jadwal yang tidak serentak, keterlambatan penghitungan hingga masih banyak dilakukan PSU maupun pencoblosan yang molor. “Selain itu ada banyak petugas yang jadi korban,ini miris sekali. Kita yang harusnya berpesta tapi malah berduka dengan banyaknya korban. Kami prihatin,” katanya.  Ia juga menyebut banyak masyarakat yang kehilangan hak pilih akibat penundaan waktu pencoblosan. Masyarakat yang awalnya semangat akhirnya mulai tidak antusias untuk terlibat karena ditunda. 

Baca Juga :  Perlu Paradigma Baru Kelola Wakaf

 Begitu juga dengan sistem di KPU dari pusat hingga kabupaten kota yang menurutnya perlu dievaluasi untuk mengantisipasi Pemilu yang berskala besar seperti ini. “Saya melihat KPU kewalahan dan belum siap sehingga bagi saya ini sebaiknya Pemilu berikutnya jangan digabung dulu. Benahi semua   baru dilaksanakan bersamaan. Kalau direncanakan tahun 2024 saya pikir jangan dulu,” bebernya. Hal lain yang juga masih ditemukan kata politisi Partai Demokrat ini adalah ketika pencoblosan dilakukan 17 April ternyata dua minggu setelah itu masih banyak berita acara yang berada di luar, bukan di KPU. 

 “Ini yang saya amati, masih banyak hasil rekapitulasi suara yang berada di PPD dan ini terlalu lama jadwal di luar. Harusnya 2-3 hari suara sudah masuk hingga tak ada ruang untuk bermain, tak ada ruang untuk lahirnya jual beli suara  karena rakyat sudah menyerahkan suaranya untuk diteruskan,” jelasnya. “Karenanya kami akan melihat ketegasan  Panwas sebab ia Polisinya Pemilu. Harus ada tindakan tanpa semua harus menunggu pengaduan. Jika ada temuan ya sikapi,” singgungnya. (ade/wen) 

Baca Juga :  Berdayakan Ekonomi, Pemerintah Harus Jeli Lihat Potensi Papua

Berita Terbaru

Artikel Lainnya