SENTANI-Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si mengaku bingung soal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang pada saat ini tidak mengakomodir semua tempat yang terkena dampak bencana banjir bandang pada Maret 2019 yang lalu. Bahkan Kali Kemiri yang menjadi salah satu daerah terkena dampak dari bencana itu, tidak masuk dalam program rehabilitasi.
“Itu tanggung jawab Kementerian PU PR, mungkin mereka punya perencanaan ada,” kata Mathius Awoitauw di kediamannya, Sabtu (26/6).
Bupati menyebutkan, ada kesalahan atau kekeliruan dalam penginputan data awal atau perencanaan terkait rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana untuk wilayah yang terkena dampak dari bencana banjir bandang itu. Pasalnya, ada juga sungai yang tidak terkena dampak bencana pada saat itu, justru dikerjakan dan itu sudah selesai.
“Tapi saya dengar juga mungkin mereka salah input data awal. Karena mereka buat (kerjakan) di sebelah yang tidak terkena dampak apa-apa. Kenapa bangun di situ,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan itu harus menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Meskipun sebenarnya data yang dimasukkan ke pusat itu merupakan data dari daerah. Bupati menepis bahwa orang pusatlah yang datang untuk mendata dan memasukkan data-data kerusakan yang terjadi akibat bencana itu.
“Ya Kementerian PU PR harus tanggung jawab. Siapa yang turun ke lapangan ambil data dan terus proyek turun langsung ke sana. Ini Kali Kemiri besar, Presiden Joko Widodo datang ke situ lihat, Kementerian PU PR juga pada saat itu datang lihat. Masa tidak tahu,” paparnya. (roy/tho)
SENTANI-Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si mengaku bingung soal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang pada saat ini tidak mengakomodir semua tempat yang terkena dampak bencana banjir bandang pada Maret 2019 yang lalu. Bahkan Kali Kemiri yang menjadi salah satu daerah terkena dampak dari bencana itu, tidak masuk dalam program rehabilitasi.
“Itu tanggung jawab Kementerian PU PR, mungkin mereka punya perencanaan ada,” kata Mathius Awoitauw di kediamannya, Sabtu (26/6).
Bupati menyebutkan, ada kesalahan atau kekeliruan dalam penginputan data awal atau perencanaan terkait rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana untuk wilayah yang terkena dampak dari bencana banjir bandang itu. Pasalnya, ada juga sungai yang tidak terkena dampak bencana pada saat itu, justru dikerjakan dan itu sudah selesai.
“Tapi saya dengar juga mungkin mereka salah input data awal. Karena mereka buat (kerjakan) di sebelah yang tidak terkena dampak apa-apa. Kenapa bangun di situ,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan itu harus menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Meskipun sebenarnya data yang dimasukkan ke pusat itu merupakan data dari daerah. Bupati menepis bahwa orang pusatlah yang datang untuk mendata dan memasukkan data-data kerusakan yang terjadi akibat bencana itu.
“Ya Kementerian PU PR harus tanggung jawab. Siapa yang turun ke lapangan ambil data dan terus proyek turun langsung ke sana. Ini Kali Kemiri besar, Presiden Joko Widodo datang ke situ lihat, Kementerian PU PR juga pada saat itu datang lihat. Masa tidak tahu,” paparnya. (roy/tho)
