SENTANI-Wakil Ketua DPRD Jayapura, Korneles Yanuaring mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah menetapkan kuota penerimaan CPNS 2019 yakni 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen bagi non Papua. Namun demikian, yang patut menjadi catatan adalah perekrutan CPNS 2019 tersebut tetap mengedepankan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan harus menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Soal 80% dan 20% kita sepakat. Namun yang perlu diingat adalah kualitas SDM itu harus menjadi nomor satu,”kata Korneles Yanuaring kepada wartawan di Sentani, Jumat (27/4).
Dikatakan, apabila dalam proses seleksi itu mengabaikan hal tersebut maka dipastikan berdampak terhadap kinerja dari setiap ASN itu saat melaksanakan tugasnya nanti.
“Sebab kalau tidak akan berdampak terhadap kinerja kedepannya, masyarakat akan jadi korban,” katanya lagi.
Korneles juga menyoroti kinerja setiap ASN yang selama ini bertugas di daerah pinggiran hingga pedalaman. Dia menyebutkan, berdasarkan pantauan dewan, masih terdapat sejumlah ASN yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik khususnya di daerah pinggiran dan pedalaman.
“Kami dari dewan ini sebenarnya sudah bosan mau soroti masalah ini, sudah berulang kali. Tapi masih terus terjadi,” tandasnya.
Untuk itu, dia meminta kepada Bupati Jayapura agar lebih tegas dalam menerapkan aturan bagi ASN yang bertugas di daerah pedalaman. Lanjut dia, ASN sudah mempunyai aturan dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu pemerintah juga tentu sudah mempunyai landasan aturan dalam menegakkan aturan bagi setiap ASN yang melanggar aturan itu.(roy/tho)
SENTANI-Wakil Ketua DPRD Jayapura, Korneles Yanuaring mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah menetapkan kuota penerimaan CPNS 2019 yakni 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen bagi non Papua. Namun demikian, yang patut menjadi catatan adalah perekrutan CPNS 2019 tersebut tetap mengedepankan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan harus menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Soal 80% dan 20% kita sepakat. Namun yang perlu diingat adalah kualitas SDM itu harus menjadi nomor satu,”kata Korneles Yanuaring kepada wartawan di Sentani, Jumat (27/4).
Dikatakan, apabila dalam proses seleksi itu mengabaikan hal tersebut maka dipastikan berdampak terhadap kinerja dari setiap ASN itu saat melaksanakan tugasnya nanti.
“Sebab kalau tidak akan berdampak terhadap kinerja kedepannya, masyarakat akan jadi korban,” katanya lagi.
Korneles juga menyoroti kinerja setiap ASN yang selama ini bertugas di daerah pinggiran hingga pedalaman. Dia menyebutkan, berdasarkan pantauan dewan, masih terdapat sejumlah ASN yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik khususnya di daerah pinggiran dan pedalaman.
“Kami dari dewan ini sebenarnya sudah bosan mau soroti masalah ini, sudah berulang kali. Tapi masih terus terjadi,” tandasnya.
Untuk itu, dia meminta kepada Bupati Jayapura agar lebih tegas dalam menerapkan aturan bagi ASN yang bertugas di daerah pedalaman. Lanjut dia, ASN sudah mempunyai aturan dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu pemerintah juga tentu sudah mempunyai landasan aturan dalam menegakkan aturan bagi setiap ASN yang melanggar aturan itu.(roy/tho)
