SENTANI – Kontingen Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke- VI asal Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tiba di Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (20/10). Mereka mengutus sekitar 73 orang duta adat untuk mengikuti kegiatan KMAN di Kabupaten Jayapura.
Kedatangan mereka disambut meriah dari masyarakat adat Kabupaten Jayapura dengan tarian khas Papua. Kontingen ini datang ke Papua melalui Pelabuhan Laut Jayapura, meraka juga disambut oleh panitia dan paguyuban Sulawesi Tengah dalam hal ini Ikatan Keluarga Palu (IKP). Setiap tamu yang baru datang sudah langsung diarahkan untuk tempat pendaftaran di Puspenka Hawai.
Ketua PW Aman Sulawesi Tengah (Sulteng), Zikran mengatakan peserta KMAN dari Sulawesi Tengah berasal dari 13 pengurus daerah yang ada di Sulawesi Tengah. “Jadi 73 duta adat itu gabungan dari 13 pengurus daerah di Sulteng,” ungkapnya.
Dia mengatakan, untuk duta adat dari Sulteng, semuanya menggunakan transportasi laut dan setelah turun dari kapal langsung disambut oleh panitia dan juga paguyuban Sulteng yang ada di Papua. Selanjutnya duta adat ini diarahkan langsung menuju ke tempat registrasi yang ada di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura.
Zikran menyebut panitia KMAN VI bekerja baik. Diantaranya menyambut dan juga menyiapkan tenda khusus rombongan kontingen untuk rehat sejenak sebelum melakukan registrasi dan juga disiapkan makan minum dari panitia.
Kesiapan Papua sangat luar biasa, dia sangat bangga karena panitia siap melayani tamu atau peserta KMAN ke- VI dari provinsi lain dengan baik.
Pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jayapura, yang telah menyambut dengan amat baik dan memberi kesan positif dan meriah.
“Kalau soal sambut menyambut, kami memberikan apresiasi buat seluruh masyarakat Papua khususnya masyarakat Sentani, Kabupaten Jayapura atas penyambutannya. Kami berikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah daerah disini. Kami sangat senang atas penyambutan yang baik ini,” ucapnya.
Zikran yang juga Ketua Aman Provinsi Sulteng ini berharap dalam KMAN ke- VI ini harus ada sebuah payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat.
“Kami membawa misi dalam KMAN kali ini adalah mendorong agar terbitnya peraturan perundang-undangan tentang masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat sering terabaikan dan kalau perlu suara dari masyarakat adat ini didengar. Itulah misi atau isu-isu lokal yang kita bawa di KMAN kali ini,”bebernya. (roy/ary)
