Pemkab Hentikan Sementara Layanan KBM di Semua Sekolah
SENTANI- Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Jayapura memutuskan untuk menghentikan sementara layanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di seluruh sekolah se-Kabupaten Jayapura selama 14 hari ke depan.
Keputusan itu mulai diberlakukan, hari ini, Rabu (18/3) hingga 14 hari ke depan. Langkah ini ditempuh untuk mengurangi resiko suspect virus Corona terhadap siswa atau guru di lembaga pendidikan yang ada.
“Kami baru saja putuskan bersama beberapa stakeholder untuk menghentikan sementara KBM di semua sekolah. Jadi kita melihat kondisi setempat, aktivitas yang tinggi dan pertemuan-pertemuan, mobilisasi tinggi mungkin itu yang perlu dibatasi,” kata Mathius Awoitauw saat jumpa pers terkait siaga Corona di Kabupaten Jayapura, Selasa (17/3).
Dia menegaskan, sehubungan dengan nonaktifnya kegiatan KBM di semua sekolah di Kabupaten Jayapura itu, diminta kepada guru agar tetap menjadwalkan layanan KBM secara online, khusus sekolah yang mempunyai jaringan internet.
Kemudian orang tua juga harus mengawasi kegiatan anak di rumah.
“Kami sudah diskusi panjang lebar, kalau ini tinggal di rumah, siswa-siswi ini harus jelas pengawasannya, harus jelas tugasnya dari guru-guru. Jadi proses belajar mengajar bisa berjalan dengan online, tetapi ini harus disiapkan semua. Jadi bukan libur, libur ini konotasinya dia mau kemana mana. Tetapi ini adalah tindakan khusus, karantina misalnya,” tegas Bupati Mathius.
Dia menambahkan, status khusus ini berlaku di semua sekolah, meski demikian, pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap lalulintas masyarakat khususnya yang berasal dari daerah pinggiran dan pedalaman. Kata dia, dinonaktifkan sementara artinya, tidak ada aktivitas siswa ke kota begitu juga masyarakat.
“Kami sudah bekerjasama dengan pihak keamanan untuk melakukan pengawasan terhadap lalulintas guru dan siswa. Perlu diketahui, ini bukan libur tapi karantina mandiri,”ujarnya.
Lebih lanjut Mathius mengatakan, ini juga sudah sesuai arahan presiden. “Daerah silahkan ambil langkah langkah, tapi itu harus dibicarakan secara matang, bersama dengan semua stakeholder yang ada, dan itu sudah dilakukan Pemkab Jayapura,” ungkapnya menirukan pernyataan Presiden Jokowi.
Menurutnya, yang paling penting adalah arah kebijakan yang diambil daerah tidak boleh menimbulkan masalah baru, tidak boleh merugikan masyarakat setempat. Untuk itu, semua pihak harus terlibat.
“PHRI dan restoran juga harus mengambil langkah- langkah konkrit di situ, misalnya orang datang makan keluar masuk di situ, apa yang dilakukan. Supaya steril di situ . Jadi semua pihak kita kerahkan,” pungkasnya.(roy/tho)
