SENTANI– Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Jayapura Rudi Saragih mengatakan, di tahun 2023 ini, DKP Kabupaten Jayapura ditargetkan bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 160 juta dan saat ini target masih belum tercapai setengahnya.
Namun menjelang akhir tahun biasanya akan banyak pembelian benih ikan yang bisa menghasilkan PAD di DKP.
“Target kami tahun ini bisa menyumbang PAD sebesar Rp 160 juta berdasarkan 2 obyek sumber pendapat pertama dari penjualan balai benih perikanan ditargetkan sumbang PAD Rp 100 juta dan kedua dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Depapre Rp 60 juta,”ucapnya, Senin (14/8)kemarin.
Namun untuk kendala yang dihadapi dalam penyerapan PAD di DKP ada di obyek penerimaan di PPI Depapre, yang dulunya dikelola DKP Kabupaten Jayapura, namun dengan adanya aturan baru maka PPI Depapre ini di kelola DKP Provinsi Papua dan sampai sekarang belum optimal dalam operasional.
Walaupun demikian, dengan adanya kendala itu, pihaknya tetap berusaha semaksimal mungkin meningkatkan PAD dengan menggenjot penjualan benih di BBI karena biasanya akhir tahun banyak yang membeli benih ikan, apalagi benih ikan yang dijual bersertifikat seperti ikan Nila dan Lele.
“Kami tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai PAD itu, walaupun dengan adanya kendala yang kami hadapi,”tandasnya.(dil/ary)
SENTANI– Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Jayapura Rudi Saragih mengatakan, di tahun 2023 ini, DKP Kabupaten Jayapura ditargetkan bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 160 juta dan saat ini target masih belum tercapai setengahnya.
Namun menjelang akhir tahun biasanya akan banyak pembelian benih ikan yang bisa menghasilkan PAD di DKP.
“Target kami tahun ini bisa menyumbang PAD sebesar Rp 160 juta berdasarkan 2 obyek sumber pendapat pertama dari penjualan balai benih perikanan ditargetkan sumbang PAD Rp 100 juta dan kedua dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Depapre Rp 60 juta,”ucapnya, Senin (14/8)kemarin.
Namun untuk kendala yang dihadapi dalam penyerapan PAD di DKP ada di obyek penerimaan di PPI Depapre, yang dulunya dikelola DKP Kabupaten Jayapura, namun dengan adanya aturan baru maka PPI Depapre ini di kelola DKP Provinsi Papua dan sampai sekarang belum optimal dalam operasional.
Walaupun demikian, dengan adanya kendala itu, pihaknya tetap berusaha semaksimal mungkin meningkatkan PAD dengan menggenjot penjualan benih di BBI karena biasanya akhir tahun banyak yang membeli benih ikan, apalagi benih ikan yang dijual bersertifikat seperti ikan Nila dan Lele.
“Kami tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai PAD itu, walaupun dengan adanya kendala yang kami hadapi,”tandasnya.(dil/ary)
