DP3A Serusi Program Kota Layak Anak

SENTANI – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Jayapura, Beatrix Awoitauw, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menjadikan Kabupaten Jayapura sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Ia menjelaskan, keseriusan tersebut bukan baru dilakukan, melainkan telah melalui beberapa tahapan penilaian sebelumnya. Bahkan pada tahun ini, Kabupaten Jayapura menjadi satu-satunya kabupaten yang mewakili Provinsi Papua dalam proses verifikasi Kota Layak Anak.

“Kami telah menjalani verifikasi dari tim provinsi. Tahun ini Kabupaten Jayapura kembali mendapatkan pendampingan tim verifikasi guna memperbaiki sejumlah kekurangan yang ditemukan pada penilaian tahun sebelumnya,” ujar Beatrix.

Ia berharap, melalui pendampingan dari tim provinsi tersebut, Kabupaten Jayapura dapat memantapkan seluruh aspek penilaian sehingga mampu meraih predikat Kota Layak Anak pada tahun ini.

“Sebagian besar program pendukung KLA sebenarnya telah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek koordinasi, pengumpulan dokumen, serta data pendukung yang menjadi bagian penting dalam proses penilaian,” terangnya.

SENTANI – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Jayapura, Beatrix Awoitauw, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menjadikan Kabupaten Jayapura sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Ia menjelaskan, keseriusan tersebut bukan baru dilakukan, melainkan telah melalui beberapa tahapan penilaian sebelumnya. Bahkan pada tahun ini, Kabupaten Jayapura menjadi satu-satunya kabupaten yang mewakili Provinsi Papua dalam proses verifikasi Kota Layak Anak.

“Kami telah menjalani verifikasi dari tim provinsi. Tahun ini Kabupaten Jayapura kembali mendapatkan pendampingan tim verifikasi guna memperbaiki sejumlah kekurangan yang ditemukan pada penilaian tahun sebelumnya,” ujar Beatrix.

Ia berharap, melalui pendampingan dari tim provinsi tersebut, Kabupaten Jayapura dapat memantapkan seluruh aspek penilaian sehingga mampu meraih predikat Kota Layak Anak pada tahun ini.

“Sebagian besar program pendukung KLA sebenarnya telah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek koordinasi, pengumpulan dokumen, serta data pendukung yang menjadi bagian penting dalam proses penilaian,” terangnya.