SENTANI- Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi mengatakan, pembangunan rumah bantuan pasca bencana di Kabupaten Jayapura sudah selesai dilakukan oleh pemerintah melalui pihak ketiga. Namun sebelum diserahkan ke penerima manfaat, rumah yang dibangun dengan bantuan dana BNPB pusat itu akan diverifikasi kembali melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura.
“Sebenarnya mau diserahkan hari ini. Hanya perlu diverifikasi terakhir untuk NIK dari setiap penerima manfaat ini di Dukcapil. Mereka akan verifikasi apakah sesuai dengan data yang kita punya dan apakah sesuai dengan NIK atau tidak,” ujarnya.
Dia mengatakan, verifikasi ini sudah dilakukan beberapa hari ini dan dari data yang sudah diperoleh oleh BPBD Kabupaten Jayapura di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura sudah ada sekitar 20 orang yang tidak sesuai NIK.
“Sebenarnya mau dikroscek kembali hari ini, tetapi Kepala Pelaksana BPBD sedang ada halangan,”ujarnya.
Lanjut dia, data verifikasi ini sangat penting supaya data yang dimiliki oleh BPBD dengan data masyarakat yang mengalami kerusakan itu sesuai dengan data nama dan NIK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura.
Selanjutnya data itu yang akan diserahkan kepada Bupati Jayapura untuk nantinya secara resmi rumah yang sudah selesai dikerjakan akan diserahkan oleh Bupati Jayapura kepada masyarakat selaku penerima manfaat.
“Kalau sudah terverifikasi dengan baik, selanjutnya BPBD akan menyerahkan datanya kepada bupati. Selanjutnya secara resmi akan diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat,” terangnya.
Berdasarkan data awal, jumlah penerima manfaat rumah bantuan bencana 2019 itu yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura sebanyak 2.217 keluarga.
Diketahui pekerjaan rumah bantuan bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura dibiayai melalui dana hibah bantuan dari BNPB kepada pemerintah Kabupaten Jayapura melalui BPBD. Dana tersebut dikucurkan pada tahun 2019 lalu senilai Rp 275 miliar . Anggaran itu digunakan untuk membangun infrastruktur yang rusak akibat bencana, termasuk merehabilitasi rumah warga yang terkena dampak dari bencana tersebut. (roy/ary)
SENTANI- Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi mengatakan, pembangunan rumah bantuan pasca bencana di Kabupaten Jayapura sudah selesai dilakukan oleh pemerintah melalui pihak ketiga. Namun sebelum diserahkan ke penerima manfaat, rumah yang dibangun dengan bantuan dana BNPB pusat itu akan diverifikasi kembali melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura.
“Sebenarnya mau diserahkan hari ini. Hanya perlu diverifikasi terakhir untuk NIK dari setiap penerima manfaat ini di Dukcapil. Mereka akan verifikasi apakah sesuai dengan data yang kita punya dan apakah sesuai dengan NIK atau tidak,” ujarnya.
Dia mengatakan, verifikasi ini sudah dilakukan beberapa hari ini dan dari data yang sudah diperoleh oleh BPBD Kabupaten Jayapura di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura sudah ada sekitar 20 orang yang tidak sesuai NIK.
“Sebenarnya mau dikroscek kembali hari ini, tetapi Kepala Pelaksana BPBD sedang ada halangan,”ujarnya.
Lanjut dia, data verifikasi ini sangat penting supaya data yang dimiliki oleh BPBD dengan data masyarakat yang mengalami kerusakan itu sesuai dengan data nama dan NIK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura.
Selanjutnya data itu yang akan diserahkan kepada Bupati Jayapura untuk nantinya secara resmi rumah yang sudah selesai dikerjakan akan diserahkan oleh Bupati Jayapura kepada masyarakat selaku penerima manfaat.
“Kalau sudah terverifikasi dengan baik, selanjutnya BPBD akan menyerahkan datanya kepada bupati. Selanjutnya secara resmi akan diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat,” terangnya.
Berdasarkan data awal, jumlah penerima manfaat rumah bantuan bencana 2019 itu yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura sebanyak 2.217 keluarga.
Diketahui pekerjaan rumah bantuan bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura dibiayai melalui dana hibah bantuan dari BNPB kepada pemerintah Kabupaten Jayapura melalui BPBD. Dana tersebut dikucurkan pada tahun 2019 lalu senilai Rp 275 miliar . Anggaran itu digunakan untuk membangun infrastruktur yang rusak akibat bencana, termasuk merehabilitasi rumah warga yang terkena dampak dari bencana tersebut. (roy/ary)
