Friday, November 22, 2024
25.7 C
Jayapura

Pemerintah Sedang Berupaya Selesaikan Masalah SMPN 1 Sentani

SENTANI- Sejak awal tahun 2022,  aktivitas pendidikan siswa-siswi SMP Negeri 1 sementara dipindahkan ke sekolah lain,  karena persoalan yang terjadi antara masyarakat adat pemilik ulayat dengan pemerintah Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw  mengatakan,  persoalan SMP Negeri 1 Sentani saat ini  sedang ditangani dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pendidikan.   Hal ini sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang sementara ini menumpang di sekolah lain dan sedang diupayakan untuk dilaksanakan di bangunan sekolah yang baru yang berlokasi di kawasan atau wilayah Tauladan Sentani.

” Dinas  sedang melakukan langkah-langkah agar kegiatan belajar mengajar tetap jalan.  Meskipun sementara ini sedang nebeng di sekolah lain,” kata Mathius Awoitauw, Kamis (3/2) kemarin.

Baca Juga :  Sistem Keamanan di Pemkab Jayapura Diminta Dievaluasi

Lanjutnya, persoalan ini tidak boleh memberikan dampak yang signifikan terhadap siswa siswi. Jangan sampai menghentikan   kegiatan belajar mengajar.  Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah lain merupakan salah satu opsi jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah, sambil melakukan upaya-upaya agar persoalan ini segera diselesaikan, sehingga anak-anak dan juga para guru bisa kembali beraktivitas dengan lancar dan kembali normal.

“Misalnya kalau ada desakan ke pemerintah kami harus segera membayar,  ke pemilik tanah itu tidak bisa kami lakukan. Ada tahapan dan proses yang sedang kita upayakan,” katanya.

Dia mengakui,  kegiatan belajar mengajar yang dipindahkan ke sekolah lain memang sangat memberikan ketidaknyamanan bagi guru dan juga siswa-siswi.  Namun opsi itu tetap dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan agar kegiatan belajar mengajar tidak benar-benar terhenti.

Baca Juga :  Wabup: Perikanan dan Pertanian 'Emas'" yang Diabaikan

“Proses belajar-mengajar darurat yang sedang berjalan ini yang paling penting anak-anak tidak menjadi korban.   Sambil kita bangun komunikasi dengan pihak masyarakat ,” tandasnya. (roy/ary)

SENTANI- Sejak awal tahun 2022,  aktivitas pendidikan siswa-siswi SMP Negeri 1 sementara dipindahkan ke sekolah lain,  karena persoalan yang terjadi antara masyarakat adat pemilik ulayat dengan pemerintah Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw  mengatakan,  persoalan SMP Negeri 1 Sentani saat ini  sedang ditangani dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pendidikan.   Hal ini sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang sementara ini menumpang di sekolah lain dan sedang diupayakan untuk dilaksanakan di bangunan sekolah yang baru yang berlokasi di kawasan atau wilayah Tauladan Sentani.

” Dinas  sedang melakukan langkah-langkah agar kegiatan belajar mengajar tetap jalan.  Meskipun sementara ini sedang nebeng di sekolah lain,” kata Mathius Awoitauw, Kamis (3/2) kemarin.

Baca Juga :  21 Pasien Covid-19 Masih Jalani Isolasi Mandiri

Lanjutnya, persoalan ini tidak boleh memberikan dampak yang signifikan terhadap siswa siswi. Jangan sampai menghentikan   kegiatan belajar mengajar.  Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah lain merupakan salah satu opsi jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah, sambil melakukan upaya-upaya agar persoalan ini segera diselesaikan, sehingga anak-anak dan juga para guru bisa kembali beraktivitas dengan lancar dan kembali normal.

“Misalnya kalau ada desakan ke pemerintah kami harus segera membayar,  ke pemilik tanah itu tidak bisa kami lakukan. Ada tahapan dan proses yang sedang kita upayakan,” katanya.

Dia mengakui,  kegiatan belajar mengajar yang dipindahkan ke sekolah lain memang sangat memberikan ketidaknyamanan bagi guru dan juga siswa-siswi.  Namun opsi itu tetap dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan agar kegiatan belajar mengajar tidak benar-benar terhenti.

Baca Juga :  Pemkab Jayapura Serahkan Rancangan RPJPD 2025-2045 ke DPRD

“Proses belajar-mengajar darurat yang sedang berjalan ini yang paling penting anak-anak tidak menjadi korban.   Sambil kita bangun komunikasi dengan pihak masyarakat ,” tandasnya. (roy/ary)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya