Pada Pembukaan Sidang KUA-PPAS
SENTANI-Sejumlah anggota Banggar DPRD Jayapura melakukan walk out dari ruang sidang di gedung DPRD Jayapura pada pembukaan sidang pembahasan materi KUA-PPAS, Tahun 2020, Senin, (2/11).
Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Jayapura mengenai sikap walk out dari sejumlah anggota Banggar tersebut.
Berdasarkan pantauan media ini, sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jayapura, Klemens Hamo, SIP dan dihadiri oleh pihak tim TAPD Kabupaten Jayapura yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jayapura, Hanna Hikoyabi yang didampingi oleh sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Jayapura.
Sebelum anggota Banggar DPRD Jayapura itu mengambil sikap walkout, terlebih dahulu Ketua DPRD Jayapura membuka rapat itu dengan resmi. Selanjutnya Wakil Ketua 1 DPRD Jayapura, Muhammad Amin sempat memberikan pemaparan awal berkaitan agenda sidang l pembahasan KUA- PPAS itu. Namun di sela-sela pemaparan itu, sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam anggota Banggar memberikan interupsi dan kemudian mengambil sikap walkout dari ruang sidang.
Dari beberapa informasi yang diberikan oleh anggota DPRD yang enggan dikorankan namanya, alasan anggota Banggar memilih walk out karena sejumlah alasan mendasar.
“Sudah dua kali DPRD menyurat kepada eksekutif untuk materinya segera diserahkan ke dewan. Sesuai dengan siklus perencanaan dengan penganggaran, waktu pembahasan APBD perubahan itu sudah lewat. Seharusnya dewan sudah menetapkan APBD perubahan di bulan September. Tetapi karena mundur sampai di November, maka DPRD meminta agar beberapa program dan kegiatan untuk dikurangi di perubahan APBD,” ujar sumber itu, seraya menambahkan, tahun anggaran 2020 ini tidak efektif, di mana tinggal 1 bulan ke depan.
Pertama, dari sisi pekerjaan fisik yang ada di masing-masing OPD, kemudian yang kedua Pemkab juga meminjam anggaran di Bank Papua senilai Rp 53 miliar karena pendapatan dianggap defisit.
“Padahal setelah kita hitung dokumen yang diserahkan kepada DPRD itu defisit menurut mereka. Tetapi setelah DPRD melihat anggaran, justru surplus. Kenapa anggaran Rp 53 miliar kita mau pinjam ke bank Papua,”bebernya. Kondisi inilah kemudian terjadi perbedaan argumen antara pimpinan DPRD dengan anggota Banggar. Pimpinan DPRD ingin supaya rapat ini tetap dilanjutkan, tapi anggota Banggar tidak mau, anggota banggar agar dokumen KUA-PPAS kembalikan ke TAPD.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jayapura, Hanna Hikoyabi yang diwawancarai media ini menyayangkan langkah yang diambil oleh anggota Banggar DPRD Jayapura itu. Menurutnya, hal itu justru berpengaruh pada lambatnya pembahasan materi anggaran perubahan 2020.
“Pengaruh pasti ada, lambat. Kita tunggu lagi,” ujar Sekda Hanna Hikoyabi.
Diharapkan apa yang menjadi perbedaan itu bisa dibicarakan, karena waktu untuk perubahan di akhir tahun ini tinggal 1 bulan lagi. “Kita ikuti aturan saja. Kalau tidak mau bahas ya, ada aturan toh,”tambahnya.(roy/tho)
