Untuk Sosialisasi Awal Tahpan Pemilu 2024
WAMENA–Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jayawijaya mengalokasikan anggaran untuk KPU dan Bawaslu guna melakukan sosialisasi awal tahapan Pemilu 2024 mendatang kepada masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Pemilu yang damai.
Kepala Kesbangpol Jayawijaya, Tenus Gombo, SPd, MPd menyatakan, untuk tahapan awal sebelum masuk 2023, tahun ini dari Pemkab Jayawijaya melalui sidang perubahan sudah dianggarkan dana untuk sosialisasi awal bagi KPU dan Bawaslu sebab itu tanggung jawab Pemkab.
“Kami dari Kesbangpol juga mengalokasikan anggaran Rp 1,5 miliar untuk sosialisasi awal tahapan Pemilu 2024,”ungkapnya Sabtu (29/10).
Ia mengakui, anggaran tersebut sudah dibagi, Rp 1 miliar untuk KPU dan Rp 500 juta untuk Bawaslu.
“Kalau sosialisasi tidak baik maka saat pelaksanaan bisa muncul hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, sehingga kami dari pemerintah sangat mengharapkan harus sosialisasi secara baik kepada masyarakat supaya terwujud Pemilu damai,”bebernya.
Terkait tahapan Pemilu 2024, sesuai dengan fungsi tugas masing-masing, dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara, kemudian Banwaslu, akan mengawasi. Pemerintah melalui Kesbangpol juga melakukan pemantauan dan pengawalan, apakah semua sudah berjalan sesuai tahapan atau tidak.(jo/tho)
Untuk Sosialisasi Awal Tahpan Pemilu 2024
WAMENA–Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jayawijaya mengalokasikan anggaran untuk KPU dan Bawaslu guna melakukan sosialisasi awal tahapan Pemilu 2024 mendatang kepada masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Pemilu yang damai.
Kepala Kesbangpol Jayawijaya, Tenus Gombo, SPd, MPd menyatakan, untuk tahapan awal sebelum masuk 2023, tahun ini dari Pemkab Jayawijaya melalui sidang perubahan sudah dianggarkan dana untuk sosialisasi awal bagi KPU dan Bawaslu sebab itu tanggung jawab Pemkab.
“Kami dari Kesbangpol juga mengalokasikan anggaran Rp 1,5 miliar untuk sosialisasi awal tahapan Pemilu 2024,”ungkapnya Sabtu (29/10).
Ia mengakui, anggaran tersebut sudah dibagi, Rp 1 miliar untuk KPU dan Rp 500 juta untuk Bawaslu.
“Kalau sosialisasi tidak baik maka saat pelaksanaan bisa muncul hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, sehingga kami dari pemerintah sangat mengharapkan harus sosialisasi secara baik kepada masyarakat supaya terwujud Pemilu damai,”bebernya.
Terkait tahapan Pemilu 2024, sesuai dengan fungsi tugas masing-masing, dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara, kemudian Banwaslu, akan mengawasi. Pemerintah melalui Kesbangpol juga melakukan pemantauan dan pengawalan, apakah semua sudah berjalan sesuai tahapan atau tidak.(jo/tho)
