Registrasi Sosial Ekonomi Tidak Ada Hubungannya dengan Pemilu

WAMENA– Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya mulai melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui basis data terpadu, mendekatkan karakteristik penduduk, mulai dari sosial ekonomi penduduk, perumahananya dan lain-lain, itu yang akan kumpulkan oleh petugas di lapangan dari 14 Oktober sampai 15 November nanti.

Kepala BPS Cabang Jayawijaya, Jianto, SH, MH menyatakan, selama ini ada banyak data di kementerian, baik dinas sosial, BKKBM, karena itu, presiden menginstruksikan BPS untuk melaksanakan pendataan registrasi sosial ekonomi penduduk yang tujuannya untuk mendekatkan karakteristik penduduk, mulai dari sosial ekonomi penduduk, perumahananya dan lain-lain.

“Kita melibatkan petugas 269 orang untuk Jayawijaya, ini tugas yang dibebankan kepada BPS bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui Bappeda, Dinsos, Kominfo, DPMK, makanya kita lakukan rapar koordinasi (Rakorda)  hari ini,” ungkapnya usai Rakorda pendataan awal registrasi sosial ekonomi di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Senin (26/8), kemarin.

Ia menyatakan, Rakorda ini untuk bersama-sama bergandengan tangan dan saling mendukung untuk suksesnya kegiatan itu, karena data ini ditunggu presiden dan akan digunakan pada Tahun 2023 di semua program bantuan sosial.

“Rencana pelaksanaaan lapangan 15 Oktober sampai 14 November. Sedangkan persiapannya besok kami ada pelatihan petugas untuk menyatukan persepsi isian dari kuisioner, jadi BPS itu sebelum melaksanakan tugas lapangan, selalu diberikan pelatihan yang tujuannya memberikan pemahaman kepada semua petugas agar data yang dihasilkan dari lapangan juga sama dan tidak bias,”bebernya.

Intinya pemahaman kuisionernya sama. Ia mencontohkan penduduk yang ada di Kartu Keluarga (KK), padahal di KK itu ada yang keluar sekolah di Jayapura, terus ada yang sudah menikah, misalnya yang sekolah tadi masih anggota keluarga, tetapi nanti di situ dicatat bahwa yang tinggal di dalam KK, kuisionernya nanti ada keterangan si A bertempat tinggal di luar rumah, itu harus menyatukan persepsi.

“Ini sensus keseluruhan, tidak dalam bentuk sampel-sampel. jadi semua didatangi, tapi di daerah gunung kita semua tahu bagaimana kondisinya, kadang kita terhambat di situ.” ujarnya.

Jianto memastikan, pendataan ini tidak ada hubungannya dengan data Pemilu, ini terpisah, benar-benar tidak ada hubungan dengan politik. Tidak ada hubungan dengan persiapan Pemilu.

Ia menambahkan, dengan adanya pendataan ini nanti ketahuan letak rumah, bisa diketahui tinggal di kampung ini dan sebagainya, jadi tidak ada lagi istilanya orang tinggal di tempat lain, itu artinya miskin di tempat lain. Cuma permasalahnnya kalau di gunung itu jaringan internet, yang bisa itu di dalam kota saja, kalau sudah ke wilayah pinggiran itu sulit.(jo/tho)

WAMENA– Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya mulai melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui basis data terpadu, mendekatkan karakteristik penduduk, mulai dari sosial ekonomi penduduk, perumahananya dan lain-lain, itu yang akan kumpulkan oleh petugas di lapangan dari 14 Oktober sampai 15 November nanti.

Kepala BPS Cabang Jayawijaya, Jianto, SH, MH menyatakan, selama ini ada banyak data di kementerian, baik dinas sosial, BKKBM, karena itu, presiden menginstruksikan BPS untuk melaksanakan pendataan registrasi sosial ekonomi penduduk yang tujuannya untuk mendekatkan karakteristik penduduk, mulai dari sosial ekonomi penduduk, perumahananya dan lain-lain.

“Kita melibatkan petugas 269 orang untuk Jayawijaya, ini tugas yang dibebankan kepada BPS bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui Bappeda, Dinsos, Kominfo, DPMK, makanya kita lakukan rapar koordinasi (Rakorda)  hari ini,” ungkapnya usai Rakorda pendataan awal registrasi sosial ekonomi di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Senin (26/8), kemarin.

Ia menyatakan, Rakorda ini untuk bersama-sama bergandengan tangan dan saling mendukung untuk suksesnya kegiatan itu, karena data ini ditunggu presiden dan akan digunakan pada Tahun 2023 di semua program bantuan sosial.

“Rencana pelaksanaaan lapangan 15 Oktober sampai 14 November. Sedangkan persiapannya besok kami ada pelatihan petugas untuk menyatukan persepsi isian dari kuisioner, jadi BPS itu sebelum melaksanakan tugas lapangan, selalu diberikan pelatihan yang tujuannya memberikan pemahaman kepada semua petugas agar data yang dihasilkan dari lapangan juga sama dan tidak bias,”bebernya.

Intinya pemahaman kuisionernya sama. Ia mencontohkan penduduk yang ada di Kartu Keluarga (KK), padahal di KK itu ada yang keluar sekolah di Jayapura, terus ada yang sudah menikah, misalnya yang sekolah tadi masih anggota keluarga, tetapi nanti di situ dicatat bahwa yang tinggal di dalam KK, kuisionernya nanti ada keterangan si A bertempat tinggal di luar rumah, itu harus menyatukan persepsi.

“Ini sensus keseluruhan, tidak dalam bentuk sampel-sampel. jadi semua didatangi, tapi di daerah gunung kita semua tahu bagaimana kondisinya, kadang kita terhambat di situ.” ujarnya.

Jianto memastikan, pendataan ini tidak ada hubungannya dengan data Pemilu, ini terpisah, benar-benar tidak ada hubungan dengan politik. Tidak ada hubungan dengan persiapan Pemilu.

Ia menambahkan, dengan adanya pendataan ini nanti ketahuan letak rumah, bisa diketahui tinggal di kampung ini dan sebagainya, jadi tidak ada lagi istilanya orang tinggal di tempat lain, itu artinya miskin di tempat lain. Cuma permasalahnnya kalau di gunung itu jaringan internet, yang bisa itu di dalam kota saja, kalau sudah ke wilayah pinggiran itu sulit.(jo/tho)