WAMENA – Pemprov Papua Pegunungan melalui dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat melakukan rapat koordinasi dan konsultasi PUPR se papua Pegunungan yang melibatkan 8 Kabupaten, rakor tersebut dilakukan guna menyamakan perencanaan program fisik yang akan dilakukan di kabupaten dengan provinsi agar tak tumpang tindih dalam pelaksanaanya.
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep menyatakan semua kegiatan yang dilakukan saat ini yang berkaitan dengan infrastruktur harus dilakukan koordinasi, ini penting sebab apabila pemprov ingin merebut program infrastruktur dari pusat itu diperlukan data mulai dari jumlah penduduk, lokasi yang mau di bangun harus melalui koordinasi dengan provinsi.
“Koordinasi ini harus dilakukan teman -teman kabupaten ke Provinsi agar membantu memperjuangkan apa yang diusulkan teman -teman di Kabupaten ke pemerintah pusat kalau kegiatan itu di biayai oleh APBN,”ungkapnya Senin (23/6) di Wamena.
Ia menegaskan apabila teman -teman kabupaten langsung ke pemerintah pusat itu sangat mustahil apa yang diminta akan dijawab sebab tak melalui provinsi, oleh karena itu di harapkan kepada teman -teman dari PUPR kabupaten dan Bapperinda itu harus di konsentrasikan dari tingkat kabupaten ke Provinsi dan Provinsi ke tingkat pusat.
“Ini dilakukan agar ada koneksifitas antara kabupaten, provinsi dan pusat, kalau kabupaten langsung ke pusat mereka akan tahan dulu dan melakukan pengecekan data itu ke Pemerintah provinsi terkait dengan permintaan pemerintah Kabupaten,”tegasnya.
D itempat yang sama Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Tinggul Wijaya Pangabean, ST, M.Sc menyatakan rakor tersebut dilakukan agar sejalan untuk kegiatan fisik yang dilakukan pemerintah pusat di Provinsi dan juga kabupaten, kegiatan ini dua hari dan hari pertama ini fokus untuk ke materi-materi dari balai juga dari kementerian supaya apa yang menjadi bulan-bulan ke depan itu PUPR tidak kekurangan data-data dan itu sudah dipersiapkan sejak awal.
WAMENA – Pemprov Papua Pegunungan melalui dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat melakukan rapat koordinasi dan konsultasi PUPR se papua Pegunungan yang melibatkan 8 Kabupaten, rakor tersebut dilakukan guna menyamakan perencanaan program fisik yang akan dilakukan di kabupaten dengan provinsi agar tak tumpang tindih dalam pelaksanaanya.
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep menyatakan semua kegiatan yang dilakukan saat ini yang berkaitan dengan infrastruktur harus dilakukan koordinasi, ini penting sebab apabila pemprov ingin merebut program infrastruktur dari pusat itu diperlukan data mulai dari jumlah penduduk, lokasi yang mau di bangun harus melalui koordinasi dengan provinsi.
“Koordinasi ini harus dilakukan teman -teman kabupaten ke Provinsi agar membantu memperjuangkan apa yang diusulkan teman -teman di Kabupaten ke pemerintah pusat kalau kegiatan itu di biayai oleh APBN,”ungkapnya Senin (23/6) di Wamena.
Ia menegaskan apabila teman -teman kabupaten langsung ke pemerintah pusat itu sangat mustahil apa yang diminta akan dijawab sebab tak melalui provinsi, oleh karena itu di harapkan kepada teman -teman dari PUPR kabupaten dan Bapperinda itu harus di konsentrasikan dari tingkat kabupaten ke Provinsi dan Provinsi ke tingkat pusat.
“Ini dilakukan agar ada koneksifitas antara kabupaten, provinsi dan pusat, kalau kabupaten langsung ke pusat mereka akan tahan dulu dan melakukan pengecekan data itu ke Pemerintah provinsi terkait dengan permintaan pemerintah Kabupaten,”tegasnya.
D itempat yang sama Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Tinggul Wijaya Pangabean, ST, M.Sc menyatakan rakor tersebut dilakukan agar sejalan untuk kegiatan fisik yang dilakukan pemerintah pusat di Provinsi dan juga kabupaten, kegiatan ini dua hari dan hari pertama ini fokus untuk ke materi-materi dari balai juga dari kementerian supaya apa yang menjadi bulan-bulan ke depan itu PUPR tidak kekurangan data-data dan itu sudah dipersiapkan sejak awal.
