Akibat Operator Kampung tak Menghimpun Data
WAMENA-Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Nicolas Itlay mengaku banyak warga yang tidak terakomodir dalam Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini disebabkan karena operator kampung tidak menghimpun data dari warga secara menyeluruh.
“Operator dari kampung -kampung ini tidak menghimpun data warganya di kampung itu semua, sehingga banyak yang tidak dapat dan data yang itu saja yang dimasukkan ke Dinas Sosial,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (20/8) kemarin.
Ia juga menyatakan operator desa tidak pernah melakukan pendataan kepada warganya sehingga ada warga yang memang harus dapat bantuan itu, tetapi karena tidak terdata maka tidak bisa dapat. Masalah lainnya, yakni masih ada warga yang tidak memiliki E-KTP dan Kartu keluarga sehingga ini juga tidak bisa didata.
“Ada dua masalah yang membuat tidak semua warga mendapat bantuan dari pusat yang pertama datanya tidak dicaver dengan baik oleh operator kampung dan yang kedua, masih ada warga yang tidak punya E-KTP dan KK,” jelas Nicholas Itlay.
Nicolas juga menyatakan karena ia baru dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial Jayawijaya yang baru, maka ia berencana untuk membuka semua aplikasi berbasis data supaya semua operator yang ada di kampung itu difungsikan supaya agar data untuk 328 kampung yang ada di Jayawijaya bisa tercafer dengan baik.
“Kita ingin membuat aplikasi berbasis data sehingga semua data warga dari 328 Kampung yang ada di Jayawijaya semua terdata dan apabila ada bantuan seperti ini bisa konek semua data yang ada dan yang sudah dimasukan,” kata Mantan Kepala Distrik Hubikiak.
Kalau saat inikan banyak yang tidak dapat, karena masalah data, sehingga kalau semua terdata maka mungkin bisa didapatkan. Oleh karena itu Dinas Sosial membutuhkan data yang kongkret dari operator yang ada di desa dalam melakukan pendataan warganya.
“Ini masalah yang sudah terjadi lama, sehingga mungkin kami akan menyinkronkan data baik dari operator sampai ke Dinas Sosial, agar semua bisa saling terpadu satu sama lain sehingga kalau ada bantuan dari pusat bisa terakomodir masyarakat yang memang membutuhkan,” tutupnya. (jo/tri)
Banyak Warga Tak Terakomodir BST dan BLT
Akibat Operator Kampung tak Menghimpun Data
WAMENA-Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Nicolas Itlay mengaku banyak warga yang tidak terakomodir dalam Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini disebabkan karena operator kampung tidak menghimpun data dari warga secara menyeluruh.
“Operator dari kampung -kampung ini tidak menghimpun data warganya di kampung itu semua, sehingga banyak yang tidak dapat dan data yang itu saja yang dimasukkan ke Dinas Sosial,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (20/8) kemarin.
Ia juga menyatakan operator desa tidak pernah melakukan pendataan kepada warganya sehingga ada warga yang memang harus dapat bantuan itu, tetapi karena tidak terdata maka tidak bisa dapat. Masalah lainnya, yakni masih ada warga yang tidak memiliki E-KTP dan Kartu keluarga sehingga ini juga tidak bisa didata.
“Ada dua masalah yang membuat tidak semua warga mendapat bantuan dari pusat yang pertama datanya tidak dicaver dengan baik oleh operator kampung dan yang kedua, masih ada warga yang tidak punya E-KTP dan KK,” jelas Nicholas Itlay.
Nicolas juga menyatakan karena ia baru dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial Jayawijaya yang baru, maka ia berencana untuk membuka semua aplikasi berbasis data supaya semua operator yang ada di kampung itu difungsikan supaya agar data untuk 328 kampung yang ada di Jayawijaya bisa tercafer dengan baik.
“Kita ingin membuat aplikasi berbasis data sehingga semua data warga dari 328 Kampung yang ada di Jayawijaya semua terdata dan apabila ada bantuan seperti ini bisa konek semua data yang ada dan yang sudah dimasukan,” kata Mantan Kepala Distrik Hubikiak.
Kalau saat inikan banyak yang tidak dapat, karena masalah data, sehingga kalau semua terdata maka mungkin bisa didapatkan. Oleh karena itu Dinas Sosial membutuhkan data yang kongkret dari operator yang ada di desa dalam melakukan pendataan warganya.
“Ini masalah yang sudah terjadi lama, sehingga mungkin kami akan menyinkronkan data baik dari operator sampai ke Dinas Sosial, agar semua bisa saling terpadu satu sama lain sehingga kalau ada bantuan dari pusat bisa terakomodir masyarakat yang memang membutuhkan,” tutupnya. (jo/tri)
