WAMENA– Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporan akhir pekerjaan penyusunan Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di wilayah gunung Susu Wamena dari awal hingga akhir..
Asisten II Setda Provinsi Papua Pegunungan Elay Giban mengaku jika Sebagaimana diketahui bersama, Provinsi Papua Pegunungan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2022, dengan kedudukan ibu kota Provinsi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
“Pembentukan provinsi ini merupakan mandat strategis untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas kesejahteraan masyarakat, terutama bagi orang asli papua di wilayah pegunungan.”ungkapnya di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Senin (17/11).
“Penyusunan dokumen masterplan akan dipaparkan sebagai langkah awal yang menentukan arah perencanaan jangka panjang.”Kata Elay Giban
Mantan PJ Bupati Nduga mengaku, dokumen ini mencakup aspek infrastruktur, utilitas, tata ruang, karakter lanskep, kebutuhan kantor pemerintahan, hingga pengembangan fasilitas penunjang bagi aparatur dan masyarakat.
“Karena itu, proses perencanaan ini perlu dilakukan dengan cermat, komprehensif, dan sesuai standar perencanaan negara.” Ujarnya
WAMENA– Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporan akhir pekerjaan penyusunan Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di wilayah gunung Susu Wamena dari awal hingga akhir..
Asisten II Setda Provinsi Papua Pegunungan Elay Giban mengaku jika Sebagaimana diketahui bersama, Provinsi Papua Pegunungan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2022, dengan kedudukan ibu kota Provinsi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
“Pembentukan provinsi ini merupakan mandat strategis untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas kesejahteraan masyarakat, terutama bagi orang asli papua di wilayah pegunungan.”ungkapnya di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Senin (17/11).
“Penyusunan dokumen masterplan akan dipaparkan sebagai langkah awal yang menentukan arah perencanaan jangka panjang.”Kata Elay Giban
Mantan PJ Bupati Nduga mengaku, dokumen ini mencakup aspek infrastruktur, utilitas, tata ruang, karakter lanskep, kebutuhan kantor pemerintahan, hingga pengembangan fasilitas penunjang bagi aparatur dan masyarakat.
“Karena itu, proses perencanaan ini perlu dilakukan dengan cermat, komprehensif, dan sesuai standar perencanaan negara.” Ujarnya
