Dalam Penerapan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jayawijaya
WAMENA – Pemkab Jayawijaya memastikan masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dengan penerapan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), ini menyangkut ketentuan harga yang akan digunakan dalam menyajikan makanan tersebut dari pusat sehingga pemerintah daerah bisa menyiapkan apa yang harus di lakukan.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan yang didengar dari pemerintah pusat kemungkinan besar harga yang diterapkan untuk Papua dalam penerapan MBG ini akan berbeda dengan daerah lain, namun belum ada petunjuk teknis yang mengatur dari pemerintah pusat ke Kabupaten, meskipun dari provinsi Papua Pegunungan sudah melakukan ujicoba dengan standar harga Rp 30.000.
“Pada intinya kita siap untuk mendukung proram pemerintah karena kita juga bagian dari itu, sehingga membutuhkan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga kita belum bisa melakukan kegiatan MBG di Kabupaten Jayawijaya,”ungkapnya selasa (14/1) kemarin.
Menurutnya, Pemkab Jayawijaya harus mendapatkan petunjuk dari pemerintah pusat terkait apa saja yang harus dipersiapkan, karena ini program nasional yang dijalankan dan harus mempunyai dampak untuk para siswa sekolah yang ada di wilayah ini.
“Sampai saat ini belum ada komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pembahasan program MBG di Jayawijaya, yang kami dengan dari Badan Gizi Nasional belum komunikasi dengan kami, bahkan Pak Gubernur juga sudah menyatakan kalau belum ada komunikasi dengan provinsi Papua Pegunungan,” jelasnya.
Dalam Penerapan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jayawijaya
WAMENA – Pemkab Jayawijaya memastikan masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dengan penerapan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), ini menyangkut ketentuan harga yang akan digunakan dalam menyajikan makanan tersebut dari pusat sehingga pemerintah daerah bisa menyiapkan apa yang harus di lakukan.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan yang didengar dari pemerintah pusat kemungkinan besar harga yang diterapkan untuk Papua dalam penerapan MBG ini akan berbeda dengan daerah lain, namun belum ada petunjuk teknis yang mengatur dari pemerintah pusat ke Kabupaten, meskipun dari provinsi Papua Pegunungan sudah melakukan ujicoba dengan standar harga Rp 30.000.
“Pada intinya kita siap untuk mendukung proram pemerintah karena kita juga bagian dari itu, sehingga membutuhkan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga kita belum bisa melakukan kegiatan MBG di Kabupaten Jayawijaya,”ungkapnya selasa (14/1) kemarin.
Menurutnya, Pemkab Jayawijaya harus mendapatkan petunjuk dari pemerintah pusat terkait apa saja yang harus dipersiapkan, karena ini program nasional yang dijalankan dan harus mempunyai dampak untuk para siswa sekolah yang ada di wilayah ini.
“Sampai saat ini belum ada komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pembahasan program MBG di Jayawijaya, yang kami dengan dari Badan Gizi Nasional belum komunikasi dengan kami, bahkan Pak Gubernur juga sudah menyatakan kalau belum ada komunikasi dengan provinsi Papua Pegunungan,” jelasnya.
