Friday, March 29, 2024
27.7 C
Jayapura

Masalah Air Bersih Jadi Prioritas

Pertemuan Komisi V DPR RI dengan pemda dan instansi terkait di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Senin (2/3). ( FOTO: Denny/Cepos )

WAMENA – Kunjungan Komisi V DPR RI Ke Wamena, mulai melihat dan menyoroti masalah air bersih yang belum bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Jayawijaya,  sehingga Balai Sungai Papua Merauke diminta untuk menindak lanjuti masalah ini agar air bersi yang menjadi kebutuhan mendasar itu bisa dialirkan kepada masyarakat.

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI Hj.Nurhayati mengakui jika dari laporan yang diberikan kepada Komisi V DPR RI, untuk intake air bersih di Wamena akan direalisasikan ditahun 2020, dan ditargetkan akan selesai dan dilakukan interkoneksi ke instalasi yang lama itu 2021.

   “Kami dari Komisi V DPR RI menginginkan agar pembangunan intake itu dipercepat, sehingga pasokan air baku bisa diberikan lebih cepat lagi dan ditahun 2021 akan selesai semuanya,”ungkapnya usai melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah  dan sejumlah instansi dari Kementrian yang menangani masalah teknis di Wamena Senin (2/3) kemarin. 

Baca Juga :  Pemkab Tolikara Sediakan Fasilitas Hiburan bagi Masyarakat

  Di tempat yang sama Kepala Balai Sungai Papua merauke Nimbrot Rumaropen mengakui jika ada 3 instansi yang berkaitan dengan sistem penyedia air bersih, dimana jaringan PDAM yang lama itu sudah ada hanya saja debit airnya yang berkurang, oleh karena itu pihaknya dari balai sungai membantu mencarikan sumber baru.

  “Dulu sumbernya dari Napua, sekarang kita alirkan dari Kali Wasi anak sungai dari Sungai Uwe, artinya kita bantu menambah suplai debit supaya bisa melayani lagi air bersih tanpa harus bergilir, dan kalau bisa dilayani semua, tentunya 3 instani yang menagani ini akan saling kerjasama,”kata Nimbrot.

   Secara terpisah Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menjelaskan jika intake air yang dibangun sudah pindah ke intake yang baru   dibangun dengan menggunakan APBN selama ini berjalan tetapi pada saat status Kabupaten Jayawijaya tak masuk dalam Balai Sungai di Jayapura dan Masuk ke Balai Sungai Papua Merauke sejak itu putus komunikasi dengan pemda Jayawijaya.

Baca Juga :  Sampaikan Aspirasi Boleh, Asal Tidak Mobilisasi Masa

  “Putusnya komunikasi ini sekitar 2-3 tahun lalu, makanya kita lihat PDAM di Jayawijaya tak berjalan, sedangkan pembebasan lahan sudah dilakukan bahkan dulu masih balai sungai menjadi satu di Jayapura itu aktif berkomunikasi dengan kami didaerah,”bebernya.” (jo)

Pertemuan Komisi V DPR RI dengan pemda dan instansi terkait di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Senin (2/3). ( FOTO: Denny/Cepos )

WAMENA – Kunjungan Komisi V DPR RI Ke Wamena, mulai melihat dan menyoroti masalah air bersih yang belum bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Jayawijaya,  sehingga Balai Sungai Papua Merauke diminta untuk menindak lanjuti masalah ini agar air bersi yang menjadi kebutuhan mendasar itu bisa dialirkan kepada masyarakat.

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI Hj.Nurhayati mengakui jika dari laporan yang diberikan kepada Komisi V DPR RI, untuk intake air bersih di Wamena akan direalisasikan ditahun 2020, dan ditargetkan akan selesai dan dilakukan interkoneksi ke instalasi yang lama itu 2021.

   “Kami dari Komisi V DPR RI menginginkan agar pembangunan intake itu dipercepat, sehingga pasokan air baku bisa diberikan lebih cepat lagi dan ditahun 2021 akan selesai semuanya,”ungkapnya usai melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah  dan sejumlah instansi dari Kementrian yang menangani masalah teknis di Wamena Senin (2/3) kemarin. 

Baca Juga :  Cegah Klaster Baru, Ibadah Natal Terapkan Pembatasan   

  Di tempat yang sama Kepala Balai Sungai Papua merauke Nimbrot Rumaropen mengakui jika ada 3 instansi yang berkaitan dengan sistem penyedia air bersih, dimana jaringan PDAM yang lama itu sudah ada hanya saja debit airnya yang berkurang, oleh karena itu pihaknya dari balai sungai membantu mencarikan sumber baru.

  “Dulu sumbernya dari Napua, sekarang kita alirkan dari Kali Wasi anak sungai dari Sungai Uwe, artinya kita bantu menambah suplai debit supaya bisa melayani lagi air bersih tanpa harus bergilir, dan kalau bisa dilayani semua, tentunya 3 instani yang menagani ini akan saling kerjasama,”kata Nimbrot.

   Secara terpisah Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menjelaskan jika intake air yang dibangun sudah pindah ke intake yang baru   dibangun dengan menggunakan APBN selama ini berjalan tetapi pada saat status Kabupaten Jayawijaya tak masuk dalam Balai Sungai di Jayapura dan Masuk ke Balai Sungai Papua Merauke sejak itu putus komunikasi dengan pemda Jayawijaya.

Baca Juga :  Khusuknya Tarawih di Masjid Terdalam di Dunia

  “Putusnya komunikasi ini sekitar 2-3 tahun lalu, makanya kita lihat PDAM di Jayawijaya tak berjalan, sedangkan pembebasan lahan sudah dilakukan bahkan dulu masih balai sungai menjadi satu di Jayapura itu aktif berkomunikasi dengan kami didaerah,”bebernya.” (jo)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya