MERAUKE-Sekelompok pemuda dan mahasiswa yang menamakan diri Forum Solidaritas Pemerhati Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Papua di Kabupaten Merauke kembali menggelar aksi demo damai. Aksi demo ini merupakan yang kedua kalinya.
Aksi demo damai ini dimulai di Sekretariat Panitia Pemekaran Papua Selatan (PPS) jalan Ahmad Yani Merauke dengan menggelar orasi. Setelah itu, kemudian menuju ke kantor DPRD Merauke. Namun tertahan karena para wakil rakyat tersebut sedang menggelar rapat kerja tertutup.
Dari spanduk yang diusung tersebut, aksi demo damai itu menyikapi pemilihan Rektor Unmus yang akan digelar bulan Juni 2021 mendatang. Nikolaus Wedua, koordinator lapangan sekaligus penanggung jawab aksi tersebut mengungkapkan bahwa ada 8 tuntutan yang diperjuangkan pihaknya diantaranya menolak statuta Unmus karena merugikan Orang asli Papua.
“Dalam statuta tersebut, tidak ada keberpihakan kepada orang asli Papua khususnya bagian Selatan Papua,” katanya.
Tuntuan kedua, pemilihan Rektor Unmus tersebut harus dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta. “Kami minta kepada Kemendikbud di Jakarta agar penunjukan langsung rektor Unmus,” terangnya. “Stop jadikan Univeritas Musamus sebagai kampus keluarga,” lanjutnya.
Point lainnya seperti yang sudah disampaikan pada aksi demo damai sebelumnya yakni menolak non OAP jadi Rektor Unmus, karena menurut Nikolaus Wedua, orang asli Papua Selatan sudah layak menjadi Rektor Unmus. Karena menurutnya, dari 8 orang asli Papua Selatan, 4 diantaranya sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan rektor Unmus tersebut.
“Berikan hak kesulungan kami untuk jadi tuan di atas negerinya sendiri sesuai dengan UU Otsus Nomor 21 tahun 2001,” katanya.
Aksi demo damai ini juga meminta KPK untuk mengaudit kekayaan Unmus sebelum pemilihan rektor. Nikodemus Wedua menyampaikan terima kasih atas kepemimpinan alm. Prof. Dr. Philipus Betaubun, MT sebagai rektor selama 17 tahun.
Meski begitu, menurut Nikodemus Wedua, selama 17 tahun menjadi Rektor Unmus selama ini tidak melakukan pengkaderan terhadap Orang Asli Papua, khususnya Marind.
Sementara itu Plt. Rektor Unmus Maria Veronika Irene Herdjiono dikonfirmasi media ini beberapa waktu lalu, terkait tuntutan tersebut yang harus AOP untuk menjadi Rektor Unmus mengaku mempersilakan saja. ‘’Tidak apa-apa, sesuai dengan prosedur dan aturan saja,’’ katanya singkat seusai mengikuti pembukaan Musrenbang tingkat distrik di Kantor Bappeda Kabupaten Merauke beberapa hari lalu.
Ditanya lebih lanjut berapa calon yang mendaftar Maria mengaku belum ada yang mendaftar karena pengumumannya juga belum. (ulo/tri)
