alexametrics
28.7 C
Jayapura
Saturday, June 25, 2022

Delapan Caleg DPRD Sarmi Minta Tunda Pelantikan

BERIKAN KETERANGAN-Hendrik Tomasoa, SH selaku Kuasa Hukum 8 Caleg dari Kabupaten Sarmi, yang diduga suaranya dialihkan/diserahkan KPU Sarmi di 8 Caleg yang kini ditetapkan KPU Sarmi, saat memberikan keterangan press di Jayapura, Sabtu (25/1) ( FOTO: Priyadi/Cepos)

Tunggu Hasil Putusan PTUN Jayapura

JAYAPURA-Perseteruan antara 8 Calon legislatif (Caleg) Kabupaten Sarmi periode 2019-2024, yang telah ditetapkan KPU Sarmi dengan penggugat 8 Caleg tidak terpilih  terus bergulir.Karena masalah ini masih menunggu putusan di PTUN Jayapura.

  Untuk itu 8 Caleg Kabupaten Sarmi yang tidak terpilih akibat suaranya hilang diduga dialihkan/diberikan ke 8 Caleg yang ditetapkan KPU Sarmi, meminta  kepada Gubernur Provinsi Papua supaya menunda pelantikan kepada 8 Caleg yang telah ditetapkan KPU Sarmi, sambil menunggu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

    Hal ini dikatakan kuasa hukum 8 Caleg tidak terpilih yang diduga suaranya dialihkan/diberikan ke 8 Caleg yang ditetapkan KPU Sarmi,  Hendrik Tomasoa, SH.,di Jayapura Sabtu (25/1).

Baca Juga :  Animo Masyarakat Kuliah di UT Cukup Tinggi

  Menurut Hendrik, berdasarkan berkas perkara No.37./G/2019/PTU.JPR 30 Oktober 2019, 8 Caleg kliennya tersebut haknya merasa dicurangi dengan 8 Caleg yang terpilih dan telah ditetapkan oleh KPU Sarmi dimana 7 orang bukan Orang Asli Papua atau Nusantara.

    Untuk itu, 8 Caleg ini minta keadilan walaupun kasus ini sudah inkrah di MK dan ada keputusan hukum tetap, namun menurut pengacara Hendrik Tomasoa,  masalah ini harus bisa dilihat apa permasalahannya, tidak semua bisa diputuskan di MK, harus diliat dulu obyek permasalahannya baik segi materil dan lainnya. Ditakutkan jika Caleg ini tidak tahu tentu akan percaya saja, apalagi jika diduga dalam penetapan ini ada hal konspirasi seperti money politik, Natura politik dan lainnya, sehingga keadilan harus bisa ditegakkan.

Baca Juga :  Hari ini, Ribuan Orang Bakal Hadiri Pelantikan Bupati Biak

   Sementara itu, Konsultan Hukum KPU Sarmi Max F Werinussa berharap, masyarakat tidak terpancing opini publik yang menyesatkan dan ia berharap kasus ini bisa menjadi pencerahan bagi PTUN,  jangan melakukan kewenangan seenaknya, bahwa caleg yang telah ditetapkan KPU Sarmi ini sudah berkekuatan Hukum, sehingga sudah final apalagi telah ada putusan final dari MK.(dil/tri)

BERIKAN KETERANGAN-Hendrik Tomasoa, SH selaku Kuasa Hukum 8 Caleg dari Kabupaten Sarmi, yang diduga suaranya dialihkan/diserahkan KPU Sarmi di 8 Caleg yang kini ditetapkan KPU Sarmi, saat memberikan keterangan press di Jayapura, Sabtu (25/1) ( FOTO: Priyadi/Cepos)

Tunggu Hasil Putusan PTUN Jayapura

JAYAPURA-Perseteruan antara 8 Calon legislatif (Caleg) Kabupaten Sarmi periode 2019-2024, yang telah ditetapkan KPU Sarmi dengan penggugat 8 Caleg tidak terpilih  terus bergulir.Karena masalah ini masih menunggu putusan di PTUN Jayapura.

  Untuk itu 8 Caleg Kabupaten Sarmi yang tidak terpilih akibat suaranya hilang diduga dialihkan/diberikan ke 8 Caleg yang ditetapkan KPU Sarmi, meminta  kepada Gubernur Provinsi Papua supaya menunda pelantikan kepada 8 Caleg yang telah ditetapkan KPU Sarmi, sambil menunggu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

    Hal ini dikatakan kuasa hukum 8 Caleg tidak terpilih yang diduga suaranya dialihkan/diberikan ke 8 Caleg yang ditetapkan KPU Sarmi,  Hendrik Tomasoa, SH.,di Jayapura Sabtu (25/1).

Baca Juga :  Maksimalkan Pelayanan Hukum, Pemkab Biak Gandeng Kanwil Kemenkumham

  Menurut Hendrik, berdasarkan berkas perkara No.37./G/2019/PTU.JPR 30 Oktober 2019, 8 Caleg kliennya tersebut haknya merasa dicurangi dengan 8 Caleg yang terpilih dan telah ditetapkan oleh KPU Sarmi dimana 7 orang bukan Orang Asli Papua atau Nusantara.

    Untuk itu, 8 Caleg ini minta keadilan walaupun kasus ini sudah inkrah di MK dan ada keputusan hukum tetap, namun menurut pengacara Hendrik Tomasoa,  masalah ini harus bisa dilihat apa permasalahannya, tidak semua bisa diputuskan di MK, harus diliat dulu obyek permasalahannya baik segi materil dan lainnya. Ditakutkan jika Caleg ini tidak tahu tentu akan percaya saja, apalagi jika diduga dalam penetapan ini ada hal konspirasi seperti money politik, Natura politik dan lainnya, sehingga keadilan harus bisa ditegakkan.

Baca Juga :  Sepakat Jaga Suasana Aman dan Damai

   Sementara itu, Konsultan Hukum KPU Sarmi Max F Werinussa berharap, masyarakat tidak terpancing opini publik yang menyesatkan dan ia berharap kasus ini bisa menjadi pencerahan bagi PTUN,  jangan melakukan kewenangan seenaknya, bahwa caleg yang telah ditetapkan KPU Sarmi ini sudah berkekuatan Hukum, sehingga sudah final apalagi telah ada putusan final dari MK.(dil/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/