BIAK-Penyarahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor direncanakan akhir bulan Januari. Penyerahan DPA rencananya akan dilakukan lebih cepat jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya supaya sejumlah kegiatan segera ditindaklanjuti pelaksanaannya di lapangan.
Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd mengatakan, pada dasarnya APBD tahun 2020 sudah dievaluasi dan tinggal registrasi. Oleh karena itu, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kini juga sementara mempersiapkan DPA dan selanjutnya diserahkan ke masing-masing OPD.
“Sudah dilakukan perbaikan terhadap beberapa catatan, dan rencananya minggu depan DPA sudah diserahkan. Ya, penyerahan DPA ini memang harus dilakukan secepatnya supaya semua kegiatan langsung ditindaklanjuti pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.
Seperti yang diberitakan sebelumnya target pendapatan daerah di APBD tahun 2020 sebesar Rp. 1.349.697.225.940,65 (Rp. 1,34 triliun). Jumlah target pendapatan daerah sebesar itu masing-masing bersumber dari PAD sebesar Rp. 143.213.241.353,36, lalu dana perimbangan sebesar Rp. 913.732.826.000,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 292.751.158.587,29.
Sedangkan pendapatan sebesar itu akan digunakaan untuk membiayai belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp. 1.333.697.225.940,65 ((Rp. 1,33 triliun). Adapun uraian belanja daerah sebesar itu, masing-masing akan membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp. 748.298.075.164,18 (Rp. 748,29 miliar), sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 585.399.150.774,47 (Rp. 585,77 miliar).
Dana sebesar itu digunakan untuk membiayai sejumlah program prioritas seperti sector pendidikan, kesehatan, infrastuktur, ekonomi kerakyatan dan dejumlah kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk rutin lainnya.
“Harapan besar kedepan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor akan mengalami perubahan kearah yang lebih baik, oleh karena itu reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan menjadi perhatian serius,” kata Bupati Herruy A. Naap.(itb)
