Bincang-bincang dengan Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura Tentang Pengembangan Ruas Jalan Utama Koya Barat
Pembangunan yang sangat masif dilakukan di Distrik Muara Tami khususnya Koya Barat membuat akses jalan yang sebelumnya lebar, kini serasa kecil, Pemkot Jayapura mengembangkan jalan utama Koya Barat menjadi dua jalur?
Robert Mboik-Jayapura
Sejak jembatan Youtefa atau jembatan merah diresmikan oleh Presiden Jokowi, pembangunan di Distrik Muara Tami sangat intensif, bahkan tak sampai lima tahun, ratusan bangunan sudah berdiri.
Beberapa gunung karang sudah “dikikis” untuk dijadikan pondasi perumahan, atau batu tela untuk kepentingan pembangunan. Ibarat anak muda, pembangunan sedang giat-giatnya dilakukan terutama oleh sektor swasta.
Dengan intensitas yang tinggi itu, dan ratusan kendaraan lalu-lalang setiap hari membuat jalan seperti mengecil. Belum lagi truk-truk yang mengangkut material tak henti-hentinya melintas, kian menambah sesak jalan poros Koya Barat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi membenarkan bahwa pelebaran ruas jalan penghubung di Koya Barat sudah semestinya menjadi satu kebutuhan yang harus dilakukan saat ini.
Mengingat hal ini juga disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut yang menjadi pusat pengembangan wilayah kota Jayapura kedepannya.
“Sejak mulai berkembangnya kawasan pemukiman di Distrik Muara Tami terutama di Koya Barat dan Koya Timur, pandangan ke-PU an kami sudah harus diperlebar dan dibuat dua jalur dengan ada median jalan di tengah, itu konsepnya,” kata Nofdy J Rampi, Senin (29/7) kemarin.
Dia menerangkan pada tahun 2023 pihaknya sudah mencoba mengusulkan pengembangan ruas jalan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun sampai dengan 2024 ini pemerintah pusat hanya memberikan dana sebesar Rp 1 miliar . Sedangkan jalan yang harus dibenahi sepanjang 7,2 km itu, membutuhkan biaya senilai Rp 38 miliar.
“Sementara kebutuhan berdasarkan penghitungan melalui perencanaan yang sudah dilakukan oleh dinas PU Kota Jayapura itu dibutuhkan dana senilai Rp 38 miliar,” ujarnya.
Karena itu dana senilai Rp 1 miliar itu akan tetap dimaksimalkan terutama akan mengerjakan spot-spot di jalan itu, terutama di daerah-daerah yang mengalami kerusakan atau berlubang. Itu pun sudah dipastikan tidak bisa tuntas dengan ketersediaan anggaran tersebut.
Kemudian upaya lain yang dilakukan pihaknya terkait pengembangan ruas jalan tersebut, pihaknya mengusulkan lewat penanganan Jalan Inpres, yang ditangani oleh Balai Jalan Papua, namun lagi-lagi tidak lolos.
“Kami sudah konsen itu dari tahun 2021, sudah kami tangani spot-spot tertentu yang sudah lubang. Di tahun 2024 kami menangani lagi spot-spot yang berlubang,” ujarnya.
Namun demikian, kalaupun jalan tersebut akan ditangani melalui pembiayaan APBD Kota Jayapura, maka akan membutuhkan waktu anggaran 2 tahun. Itu juga kalau konsisten tentang penyediaan anggarannya.
“Selama ini kami masih fokus menangani, penghubung Koya Barat dan Koya Timur itu. Sementara ini sedang di-rigit. Tuntas itu dulu, baru kami akan berlanjut beralih ke jalan mana yang prioritas, salah satu ruas jalan di Koya Barat,” bebernya.
Pihaknya juga memiliki opsi pembiayaan melalui dana Otsus. Namun jika melihat prsentase jumlah penduduk Papua di kawasan itu, kecil kemungkinan bisa dikerjakan melalui dana Otsus tersebut.
“Kalau berharap gunakan dana otonomi khusus, itu dalam kerangka makna, itu tidak dapat karena jalan itu kan orientasinya ke jumlah penduduk yang bukan orang asli Papua. Sedangkan sumber dana khusus itu harus berparadigma OAP,”tambahnya. (*/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos