Melihat Persiapan BPS Papua Melakukan Pendataan Regsosek 2022.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menggelar rapat kordinasi, terkait pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 bersama unsur pemerintah dan juga Forkompimda di Hotel Suni Abepura, Rabu (14/9).
Laporan: Carolus Daot_Jayapura
Rapat kordinasi Regsosek ini dibuka secara resmi oleh, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Dr. Ateng Hartono SE, M.Si. Ateng, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat
kordinasi, Regsosek 2022 merupakan langkah awal agar BPS dalam melakukan pendataan mendapatkan dukungan dari semua pihak, sehingga pelaksanaanya nanti dapat berjalan lancar.
 “Pendataan Regsosek akan dimulai 14 Oktober hingga 14 November mendatang, dimana pendataan Regsosek 2022 ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI kepada wartawan.
 Dia menambahkan Regsosek 2022 ini akan membentuk satu sistem dan basis data dari seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan tingkat kesejahtraan yang terhubungan dengan data induk kependudukan.
 “Pendataan Regsosek 2022 ini ditujukan kepada seluruh penduduk indonesia melalui keluarga, pada 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia,” terang Ateng Hartono.
 Ateng Hartono menjelaskan bahwa manfaat dari pada pendataan Regsosek 2022 ini untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan aminduk, pelayanan pembuatan data, pembaharuan KTP, Akta serta pembasisan data inklusif dan advokasi,
 “Salah satu yang terbukti manfaat dari Regsosek ini, adalah mengetahui kebutuhan dasar di NTT yakni, membutuhkan air bersih, dimana di NTT sangat kekurangan air bersih, untuk Papua nanti juga akan kita ketahui apa yang dibutuhkan di Papua,” ujarnya.
 Ateng Hartono mengungkapkan bahwa pada pendataan Regsosek ini nantinya tidak lagi menggunakan sistem manual, melainkan menggunakan sistem teknologi, salah satunya dengan menggunakan Handphone.
 “Kami (BPS pusat) sudah mengantisiasi akan kondisi geografis di beberapa Kabupaten/Kota yang mungkin kestersediaan jaringannya susah, nanti akan dilakukan dengan cara ofline dulu, tetapi bagi tempat yang jaringannya memadai akan langsung di upload,” terangnya.
 Adapun langkah langkah yang dilakukan oleh BPS dalam melakukan pendataan
Registrasi Awal Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 agar tidak terjadinya pendobelan data, atau data ganda adalah dengan melakukan pemetahan wilayah kerja Statistik. Dimana dengan jumlah petugas BPS, khususnya di Papua sebanyak 7.425 orang, maka bisa dipastikan proses pendataan Regsosek 2022 ini kiranya bisa optimal.
 “Nantinya dalam melakukan pendataan, langkah awal yang kami lakukan, dengan mendatangi RT/RW, mempertanyakan jumlah penduduk yang ada di wilayah setempat. Kemudian selanjutnya memvalidasi data secara akurat bersama pihak RT/RW,. Apabila masih adanya temuan data ganda maka segera dilakukan pemutakhiran data,” cetus Deputi Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI.
 Kemudian dia juga mengungkapkan terkait warga yang belum memilki data kependudukan, pihaknya akan berkordinasi dengan Dukcapil di masing masing Kabupaten/Kota untuk mengurus data kependudukannya guna memastikan bahwa pendataan Regsosek 2022 ini teresap pada setiap penduduk Indonesia.
 “Dalam melakukan pendataan Regsosek ini kami akan bersama sama dengan pihak Dukcapil ke lapangan, sehingga bisa mengetahui masyarakat yang belum memiliki KTP, untuk segera diurus,” pungkasnya.
 Diapun berharap program Resgsosek 2022 BPS ini, butuh dukungan penuh dari pemerintah daerah sehingga program Regsosek ini betul betul mencakup semua data kependudukan.
 “Kami sangat mengharapkan pemerintah ikut andil dalam program ini, karena tanpa keterlibatan pemerintah juga semuanya tidak akan berjalan secara optimal,” harapannya.
 Sementara Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana Helena Carolina. S.E., M.M mengatakan pelaksanaan rapat kordinasi Regsosek tahun 2022 ini merupakan tahapan penting dalam menyatukan derap langkah BPS dalam pembangunan Papua.
 “Pendataan awal Regsosek tahun 2022 merupakan upaya untuk mendukung pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan, terutama perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, kita bisa meningkatkan penyedian data yang terpercaya dan berkualitas guna penetapan sasaran program program perlindungan sosial yang akan datang,” ujar Helena Carolina.
 Helena Caroina menambahkan Guna memastikan kesiapan BPS dalam kegiatan ini. BPS provinsi Papua telah melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi teknis maupun administrasi. Dimana pihaknya sudah berupaya untuk merencanakan kegiatan ini dengan matang, dengan harapan agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Papua.
 “Pendataan awal registrasi ini merupakan agenda super prioritas, karena merupakan momentum berharga menuju terwujudnya satu data perlindungan sosial,” imbuhnya
 Diapun berharap, BPS Papua dalam melakukan pendataan Regsosek 2022 dapat memastikan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mulai dari pra pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan. “Selanjutnya kami mengharapkan keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan kegiatan pendataan awal Regsosek tahun 2022,” tutu Kepala BPS Papua itu.
 Diketahui Rapat Kordinasi terkait pendataan Registrasi Awal Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 dihadiri oleh pemerintah provinsi Papua yang dalam hal ini Asisten bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Papua,
 DR. Muhammad Mus’sad, SE, MSi, perwakilan dari Pangdam VII Cenderawasih, Perwakilan Kapolda Papua, Perwakilan dari Ketua Sekretais MRP, Perwakilan dari DPRP, serta seluruh Unsur Pemerintah daerah maupun Forkopimda Provinsi Papua. (*/tri)
