“Saat jadi Kasat Reskrim, kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di situlah tantangannya bukan hanya soal hukum, tapi bagaimana masyarakat memandang kinerja Polri,” ungkapnya.
Tahun 2020 menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Kompol Numbery dipanggil pulang oleh Polda Papua untuk bergabung dalam Satgas Nemangkawi, satuan gabungan yang menangani konflik keamanan di wilayah rawan Papua. Ia bertugas di sejumlah titik panas, seperti Intan Jaya dan Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
“Di sana saya lihat langsung bagaimana masyarakat di pedalaman berjuang hidup tanpa infrastruktur yang memadai. Sementara di luar Papua, semua merasa pembangunan sudah sampai ke sana. Padahal kenyataannya sangat berbeda,” ujarnya.
Pengalamannya menyaksikan ketimpangan sosial membuatnya memahami mengapa sebagian warga terjerumus dalam paham separatisme. “Bukan semata-mata ideologi. Kadang itu lahir dari perasaan diabaikan, dari kemiskinan dan keterbatasan yang tak kunjung diatasi,” katanya.
Desember 2024, Kompol Numbery akhirnya resmi kembali ke Polda Papua setelah lebih dari satu dekade bertugas di luar. Ia menyadari banyak hal yang harus dikejar. “Papua tertinggal jauh, jujur saja. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru harus jadi semangat agar kita membangun dari apa yang kita punya,” ujarnya.
Penugasan sebagai Kabag Ops Polresta Jayapura Kota menjadi tantangan baru. Meski tak sekompleks pekerjaan sebelumnya di satuan reserse, baginya, tugas di kota yang penuh dinamika sosial ini juga membutuhkan kesigapan dan kepekaan tinggi.
“Jayapura ini, miniaturnya indonesia. Berbagai suku, agama, ras semua ada. Dinamika sosialnya tinggi. Tapi saya optimis bisa menyesuaikan dan menjalankan tugas dengan baik,” katanya percaya diri.
Bagi Kompol Numbery, tugas aparat tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. Ia menilai peran media sangat penting dalam hal ini. “Polisi tidak bisa alergi dengan media. Mereka itu pilar demokrasi, sekaligus partner dalam menyampaikan kebenaran kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam era digital yang serba cepat, misinformasi bisa menyebar sebelum klarifikasi resmi muncul. Oleh karena itu, komunikasi antara kepolisian dan media harus erat, agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi menyesatkan.
