Penanganan anak jalanan dan ODGJ mestinya tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dinas sosial, dan masyarakat. Namun hingga saat ini, korelasi antara semua lembaga khususnya Pemerintah Kota Jayapura dan Provinsi Papua sepertinya tidak ada tanda-tanda baik untuk mengatasi permasalahan ini.
Namun di satu sisi, Plt Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius pawara mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang dialami pihaknya saat ini dalam melakukan upaya-upaya penanganan terhadap masyarakat yang alami kesenjangan sosial ODGJ, Anak Aibon dan yang lainnya.
“Secara rutin kita sudah melakukan pendekatan dan penanganan, namun belum secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran,” ujar Matius Pawara saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos beberapa waktu lalu.
Pemkot juga berharap perlu ada intervensi dari pihak-pihak lain, khususnya Pemerintah Provinsi Papua untuk mengatasi masalah ini. “Kami juga berharap ada dukungan dari pemerintah provinsi Papua, sehingga penanganan terhadap saudara kita yang kurang beruntung ini bisa lebih maksimal lagi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRK Kota Jayapura, Deli L Watak berharap perlu ada upaya prioritas dari Pemkot Jayapura dalam penanganan masalah sosial di lingkungan masyarakat.
“Khusus Pemkot Jayapura dalam hal ini Dinas Sosial, harapan kami untuk kedepannya lebih prioritas lagi dagi segi anggaran,” ujar Deli L Watak saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (3/8).
Penanganan anak jalanan dan ODGJ mestinya tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dinas sosial, dan masyarakat. Namun hingga saat ini, korelasi antara semua lembaga khususnya Pemerintah Kota Jayapura dan Provinsi Papua sepertinya tidak ada tanda-tanda baik untuk mengatasi permasalahan ini.
Namun di satu sisi, Plt Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius pawara mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang dialami pihaknya saat ini dalam melakukan upaya-upaya penanganan terhadap masyarakat yang alami kesenjangan sosial ODGJ, Anak Aibon dan yang lainnya.
“Secara rutin kita sudah melakukan pendekatan dan penanganan, namun belum secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran,” ujar Matius Pawara saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos beberapa waktu lalu.
Pemkot juga berharap perlu ada intervensi dari pihak-pihak lain, khususnya Pemerintah Provinsi Papua untuk mengatasi masalah ini. “Kami juga berharap ada dukungan dari pemerintah provinsi Papua, sehingga penanganan terhadap saudara kita yang kurang beruntung ini bisa lebih maksimal lagi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRK Kota Jayapura, Deli L Watak berharap perlu ada upaya prioritas dari Pemkot Jayapura dalam penanganan masalah sosial di lingkungan masyarakat.
“Khusus Pemkot Jayapura dalam hal ini Dinas Sosial, harapan kami untuk kedepannya lebih prioritas lagi dagi segi anggaran,” ujar Deli L Watak saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (3/8).
