Mulai tahun akademik 2026, Unika Fajar Timur Papua dikabarkan mulai membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk sejumlah program studi tersebut. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV, Dr. Suriel Sem
Surya, salah satu pedagang sayur keliling yang sehari-hari beroperasi menggunakan sepeda motor Supra 125 tua, yang dimodifikasi dengan rak-rak jualan terisi penuh dengan sayuran dan juga sebuah ember penyimpanan tahu, pe
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua tahun 2024 mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun 2023 berada pada kategori sedang dengan skor 67,64, maka pada 2024 turun menjadi 56,55 atau masuk kategori rendah
Meski saling berdebat namun dibawah dengan candaan, sehingga lawan tidak menangapi serius. Bersama Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, Wakil Ketua ll Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jay
Ribuan umat Katolik, biarawan, dan biarawati dari empat dekanat di dua provinsi Papua dan Papua Pegunungan sejak pagi bergerak menuju Istora Papua Bangkit mengikuti Misa Akbar Penutupan Sinode Keuskupan Jayapura 2026. Ad
Kebijakan menaikkan gaji hakim adhoc yang diambil pemerintah ini, menjadi jawaban atas keluhan panjang para hakim ad hoc yang selama bertahun-tahun menjalankan tugas berat dalam menegakkan hukum, namun dengan kesejahter
Cecilia Mehue menjadi salah satu contoh penerima manfaat program tersebut. Ia berhasil menempuh pendidikan sarjana hingga pascasarjana di Amerika Serikat melalui beasiswa Otsus Papua. Usai menyelesaikan pendidikan Strata
Gubernur Fakhiri mengungkapkan, Provinsi Papua memiliki 999 kampung yang seluruhnya telah diupayakan memiliki koperasi. Namun, khusus program Koperasi Merah Putih, hingga saat ini baru tersedia 10 gerai yang tersebar di
Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura melalui layanan P2TP2A mencatat serangkaian laporan kekerasan seksual yang menyayat nurani. Ironisnya, banyak pelaku just
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru oleh DPR RI pada 2 Januari 2026 memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. Bukan sekadar soal hukum, tetapi menyentuh ruang paling personal dalam kehidupan warg
